POJOKSATU.id - Ratusan praktisi hubungan masyarakat dari berbagai instansi pemerintah pusat hingga daerah berkumpul di Teater Wahyu Suhombing untuk mengikuti Festival Media Digital Pemerintah Besutan KPK, Jumat 28 November 2025.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, hadir secara langsung untuk membuka agenda strategis tersebut.
Pemerintah Kota Depok turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini dengan mengutus Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Depok, Ade Hukmawan.
Baca Juga: Mekanisme Baru! KKS Bansos Kini Cair Cepat Tanpa Tunggu Jadwal Nasional, KPM Wajib Cek Saldo!
Ade menilai festival ini sangat positif karena menanamkan kembali prinsip-prinsip fundamental yang wajib dimiliki oleh para pengelola komunikasi pemerintah.
"Kegiatan ini mengingatkan seluruh aparatur untuk senantiasa mengedepankan integritas, hidup sederhana, transparansi, dan keterbukaan dalam setiap aktivitas komunikasi publik," katanya.
Pria yang akrab disapa Ade ini menegaskan niatnya untuk terus menyebarluaskan pesan positif tersebut agar mendarah daging dalam perilaku aparatur negara sehari-hari.
Baca Juga: Fakta Mengejutkan di Kalimantan, Hutan Tampak Rimbun dari Jalan, Botak di Baliknya
"Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tambahnya.
Menurut penjelasannya, rangkaian acara dikemas secara padat dalam tiga sesi yang sarat wawasan inspiratif bagi peserta.
Sesi pembuka menghadirkan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, dan Kepala Humas KPK, Yuyuk Andtiati Iskak, yang menggarisbawahi urgensi informasi demi tata kelola yang bersih.
Baca Juga: Dana Bansos Muncul Dulu, KKS Fisik Belum Datang, Kenapa Bisa Begitu?
Diskusi berlanjut semakin hangat pada sesi kedua saat humas BPNB dan PT KAI berbagi pengalaman menangani krisis komunikasi, termasuk isu viral kasus tumbler yang sempat menimpa PT KAI.
Sebagai penutup sesi siang, para peserta dibekali kemampuan teknis melalui workshop pembuatan konten berbasis data yang dipandu oleh Ika Karlina Idris dan Lembu Wiworo Jati.
Pelatihan teknis ini bertujuan mencetak humas yang mampu menyajikan informasi akurat sekaligus menarik demi mempererat koneksi komunikasi antara pemerintah dan warga.
"FMDP KPK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga, meningkatkan kompetensi humas pemerintah, serta mempertegas komitmen bersama dalam membangun pemerintah yang transparan," tutupnya.***




