POJOKSATU.ID - Pengamat politik sekaligus alumni Fisipol UGM, Heru Subagia, menilai bahwa penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menjadi pukulan politik bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Menurutnya, situasi ini bukan sekadar kasus hukum, tetapi bagian dari skenario politik yang menyeret Prabowo ke dalam konfrontasi dengan rakyat dan elite partai.
“Reaksi publik terhadap penangkapan Hasto ini justru mengarah pada tuntutan untuk mengadili Presiden Joko Widodo. Demonstrasi mahasiswa yang meluas di berbagai daerah pun mengusung isu serupa. Sementara itu, Prabowo malah dianggap melakukan blunder politik terbesar dengan membiarkan KPK menangkap Hasto di bawah rezim Prabowo-Gibran,” ujar Heru, Jumat (21/2).
Baca Juga: Tanggapan Pramono Anung, Masinton dan Wayan Koster Usai Dilarang Megawati Ikut Retreat di Magelang
Heru juga mengungkapkan bahwa Prabowo saat ini berada dalam kondisi politik yang tidak menguntungkan.
Ia menduga ada kekuatan di lingkaran elite politik yang sengaja ingin menempatkan Prabowo dalam posisi berseberangan dengan mahasiswa dan kekuatan politik di luar koalisi pendukungnya.
Salah satu indikasi eskalasi politik ini, lanjut Heru, adalah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret kepemimpinan di Magelang yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari.
Keputusan ini dinilai sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Implikasinya jelas. Prabowo sebagai kepala negara mengalami pelemahan posisi karena keputusan politik PDIP ini. Artinya, akan ada hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan kepala daerah yang berasal dari PDIP. Ini bisa menjadi awal dari ketegangan politik berkepanjangan,” kata Heru.
Ia juga menilai bahwa Prabowo harus menghadapi dua konsekuensi besar dari dinamika ini. Pertama, potensi konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan elite PDIP yang semakin memanas. Kedua, munculnya isu-isu kontra-produktif yang dimainkan oleh lawan politik, yang berpotensi menggoyahkan posisi Prabowo baik di kalangan elite maupun masyarakat luas.
“Alih-alih memperkuat pemerintahan, justru ini bisa menjadi bencana politik yang melemahkan Prabowo di awal kepemimpinannya. Ini menjadi ironi yang sangat besar karena seharusnya pemerintah semakin solid, bukan justru mengalami kemunduran akibat ketegangan politik yang terjadi,” tutup Heru.
