POJOKSATU.ID – Pengamat politik Heru Subagia menilai langkah Said Didu dan sejumlah tokoh yang mengatasnamakan kaum oposisi dengan menemui Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk pengkhianatan terhadap esensi oposisi.
Menurut Heru, pertemuan tersebut justru menunjukkan kontradiksi serius dalam narasi perjuangan yang selama ini disampaikan Said Didu dan kelompoknya.
Pasalnya, Prabowo Subianto selama ini kerap disebut sebagai bagian dari oligarki dan aktor yang turut merebut kedaulatan rakyat.
“Ini kontradiksi yang sangat fatal. Di satu sisi mereka mengklaim melawan oligarki, tapi di sisi lain justru melakukan lobi dan bertemu langsung dengan Prabowo yang mereka tuduh sebagai bagian dari oligarki itu sendiri,” kata Heru, Senin (2/2/2025)
Heru menegaskan, kaum oposisi tidak diwakili oleh Said Didu dan kelompoknya. Ia menyebut, sebagai bagian dari oposisi yang berada di luar kekuasaan, pihaknya tidak pernah memberikan mandat ataupun persetujuan atas langkah politik tersebut.
Baca Juga: Harga Emas Naik Terus, Apa Penyebabnya? Ini Penjelasan Lengkap dan Mudah Dipahami
“Kami sebagai oposisi tidak terwakili 100 persen, bahkan seribu persen tidak terwakili. Apa yang dilakukan Said Didu sudah keluar dari kodrat dan aturan moral sebagai oposisi,” tegasnya.
Ia mempertanyakan mengapa sasaran kritik hanya diarahkan kepada kelompok tertentu, sementara Prabowo justru diajak berdialog secara langsung melalui lobi-lobi khusus.
Menurutnya, sikap oposisi seharusnya berhadap-hadapan secara terbuka dengan kekuasaan, bukan mencari kompromi politik.
Heru juga menilai, narasi perebutan kedaulatan rakyat yang disuarakan Said Didu memang benar terjadi, mulai dari pelanggaran di bidang hukum, ekonomi hingga budaya.
Namun, ia menegaskan bahwa Prabowo merupakan bagian dari struktur kekuasaan dan oligarki itu sendiri.
Lebih jauh, Heru mengingatkan bahwa langkah Said Didu berpotensi menciptakan polarisasi baru, yakni Prabowo yang didukung kelompok yang mengklaim sebagai oposisi nasional berhadapan dengan apa yang disebut “Geng Solo”. Kondisi ini dinilai justru menguntungkan Prabowo secara politik dan berisiko menyesatkan publik.
“Ini bukan lagi perjuangan kedaulatan rakyat, tapi perebutan pengaruh dan panggung politik menuju 2029,” ujarnya.
Heru juga menyebut tidak ada alasan logis bagi Said Didu dan kelompoknya untuk menemui Prabowo, mengingat Prabowo dan Presiden Joko Widodo dinilai sebagai satu kesatuan kekuasaan yang tidak terpisahkan dan diduga memiliki perjanjian politik yang hanya diketahui oleh keduanya.
Di akhir pernyataannya, Heru menegaskan bahwa menyingkirkan oligarki tidak mungkin dilakukan tanpa menyingkirkan struktur kekuasaan yang ada, termasuk Gibran Rakabuming Raka.
“Prabowo tidak mungkin menyingkirkan oligarki, dan mustahil menyingkirkan Gibran. Ini realitas politik yang harus dibuka ke publik,” pungkasnya.***
