POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Sukabumi tengah berpacu dengan waktu dalam memperbaiki kondisi infrastruktur daerah yang masih jauh dari ideal.
Dari total panjang jalan kabupaten yang mencapai 1.424 kilometer, hanya sekitar 40 persen yang tercatat dalam kondisi baik.
Sementara itu, 35 persen di antaranya mengalami kerusakan berat, dan 39 persen lainnya berada dalam kondisi rusak atau belum layak untuk dilalui dengan nyaman.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengambil langkah cepat.
Kepala Dinas PU Sukabumi, Uus Firdaus, menjelaskan bahwa pihaknya telah menempuh strategi jemput bola dengan menggandeng pemerintah pusat dan provinsi guna mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor jalan dan irigasi.
“Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur sangat tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, kami harus proaktif mencari peluang pendanaan dari pusat maupun provinsi,” ujar Uus pada Selasa (4/11/2025).
Sebagai bentuk keseriusan, Dinas PU Sukabumi telah mengajukan 14 ruas jalan strategis dengan total nilai usulan sekitar Rp930 miliar melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Uus menambahkan bahwa selain jalan, pihaknya juga mengajukan program rehabilitasi jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025.
“Dari total 156 daerah irigasi seluas 17.461 hektare, baru sekitar 54,7 persen yang berfungsi optimal. Selebihnya masih membutuhkan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian,” jelasnya.
Koordinasi dengan Kementerian PUPR pun telah dilakukan, dan dalam waktu dekat Dinas PU akan melakukan presentasi teknis atau ekspose di Balai PU Bandung.
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Bupati Sukabumi, Asep Japar, yang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
“Kami sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah pejabat di pusat yang siap membantu dua program besar ini. Kami akan terus mendorong agar realisasinya bisa segera terwujud,” kata Uus menegaskan.
Ia menambahkan bahwa kondisi geografis Sukabumi yang luas dan memiliki medan berat menjadikan percepatan pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya bergantung pada anggaran daerah (APBD).
Dukungan dari pemerintah pusat sangat diperlukan, terutama untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah selatan yang masih tertinggal dari segi konektivitas.
“Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Pak Bupati, yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai penggerak utama ekonomi dan peningkatan pelayanan masyarakat,” tutup Uus. ***
