POJOKSATU.ID - Kabar baik datang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah DKI Jakarta.

Bantuan sosial melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BNI peralihan dari Pos dilaporkan sudah cair pada 18 Desember 2025 dengan total nominal mencapai Rp975 ribu.

Informasi ini menjadi angin segar bagi warga penerima yang sebelumnya menunggu kepastian pencairan menjelang akhir tahun.

Pencairan KKS BNI peralihan Pos ini merupakan bagian dari penyesuaian mekanisme penyaluran bansos agar lebih efektif dan terintegrasi dengan sistem perbankan.

Baca Juga: Bansos Sembako Dipercepat hingga Triwulan 4, Ada Stimulus Juni–Juli dan BLT Kesra Desember 2025

Pemerintah mendorong penyaluran non-tunai melalui KKS untuk memastikan bantuan diterima langsung oleh KPM tanpa potongan.

Rincian Nominal Rp975 Ribu

Total dana Rp975 ribu yang diterima KPM merupakan akumulasi dari bantuan sosial yang dialihkan penyalurannya dari PT Pos Indonesia ke Bank Negara Indonesia (BNI).

Nominal tersebut masuk ke saldo KKS BNI dan dapat digunakan sesuai ketentuan program bantuan yang diterima masing-masing KPM.

Dana bansos ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok, baik melalui penarikan tunai di ATM BNI maupun transaksi non-tunai di agen penyalur resmi.

Baca Juga: Guru Tak Perlu Datang ke Sekolah, Pelaksanaan AKGTK 2025 Bisa Dilakukan di Mana Saja

Pemerintah menegaskan bahwa seluruh dana yang masuk ke KKS merupakan hak penuh KPM.

Peralihan dari Pos ke KKS BNI

Peralihan penyaluran bansos dari Pos ke KKS BNI dilakukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan kemudahan akses bagi penerima.

Dengan sistem perbankan, KPM tidak perlu lagi menunggu jadwal penyaluran tunai, melainkan dapat mengakses bantuan kapan saja setelah dana masuk.

Khusus di wilayah DKI Jakarta, peralihan ini dinilai lebih efisien karena didukung jaringan ATM dan agen BNI yang luas.

KPM juga dapat lebih fleksibel mengatur waktu pencairan sesuai kebutuhan keluarga.

Imbauan bagi KPM DKI Jakarta

KPM yang termasuk dalam skema KKS BNI peralihan Pos diimbau segera melakukan pengecekan saldo setelah tanggal 18 Desember 2025.

Baca Juga: AKGTK 2025 Bisa Diikuti dari Kampung Halaman, Guru Perlu Pahami Larangan dan Kewajibannya

Pengecekan dapat dilakukan melalui ATM BNI, agen bank, maupun dengan bantuan pendamping sosial setempat.

Apabila dana belum muncul atau terdapat kendala teknis seperti kartu terblokir atau lupa PIN, KPM disarankan segera melapor kepada pendamping atau mendatangi kantor cabang BNI terdekat.

Penanganan cepat diperlukan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebelum akhir tahun.

Peran Pendamping Sosial

Pendamping sosial memiliki peran penting dalam memastikan seluruh KPM memahami mekanisme pencairan KKS BNI.

Baca Juga: AKGTK 2025 Digelar Full Online! Guru Bisa Ikut dari Mana Saja Asal Siapkan Perangkat Ini

Mereka bertugas memberikan informasi, membantu pengecekan saldo, hingga mendampingi KPM yang mengalami kendala administratif.

Pendamping juga memastikan bahwa KPM tidak terjebak informasi keliru atau pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan pencairan bansos dengan imbalan tertentu.

Pemerintah menegaskan bahwa pencairan bansos tidak dipungut biaya apa pun.

Pencairan KKS BNI peralihan Pos sebesar Rp975 ribu di DKI Jakarta pada 18 Desember 2025 menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mempercepat dan menertibkan penyaluran bantuan sosial.

KPM diharapkan memanfaatkan bantuan ini secara bijak untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga menjelang akhir tahun, sekaligus terus memantau informasi resmi terkait bansos berikutnya.***