POJOKSATU.ID - Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Faisal, kembali menyoroti kinerja Penjabat Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, yang dinilai tidak dapat mengoptimalkan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
Akibatnya, banyak sektor pelayanan administrasi warga yang sulit ditempuh saat ini. Hal tersebut, tidak berujung solutif, sejak transisi jabatan kepala daerah yang diisi oleh Penjabat Wali Kota Bekasi pada September 2023.
"Optimalisasi kinerja pemerintah yang outputnya pelayanan masyarakat masih lemah. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait pelayanan yang masih sulit ditempuh seperti Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada tingkat Kecamatan maupun Kelurahan,"
Baca Juga: Daftar Nama 10 Caleg DPRD Dapil Sumut 7 Peraih Suara Terbanyak di Mandailing Natal
"Tidak hanya itu saja, Pada Pelayanan Kesehatan, Sosial hingga Pendidikan masih banyak aspirasi masuk kepada Komisi I maupun DPRD Kota Bekasi yang menjadi sorotan banyak kalangan," terang Faisal, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Bekasi tahun anggaran 2025, Rabu (06/3/2024).
Politisi Kalimalang itu menilai, saat ini trobosan yang tepat sasaran untuk pelayanan dan tanpa hambatan, sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bekasi. Seyogyanya, kehadiran Pj Wali Kota Bekasi juga dapat meformulasi hal-hal yang menjadi kekurangan di masa kepemimpinan sebelumnya.
" Hari ini, masyarakat ingin dilayani dengan cepat, tidak menunggu-nunggu waktu, yang pada akhirnya proses pelayanan administrasi yang dibutuhkan dapat merugikan warga itu sendiri," pungkas Faisal.
Faisal mengatakan, jika kenyataannya seperti ini, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta daerah menyukseskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mall Pelayanan Publik (MPP).
"Padahal, Mendagri sendiri meminta, bahwa daerah untuk menyukseskan semangat SPBE dan MPP ini. Namun hal itu tidak terdapat di Kota Bekasi," tinjaunya.
Menurutnya, salah satu solusi yang dapat mendekatkan pelayanan itu, tidak lain ialah kolaborasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Bekasi.
"Musrenbang bukan menjadi forum tahunan komunikasi para OPD, namun setelah Musrenbang itu selesai, harusnya OPD tetap aktif melakukan komunikasi untuk gayung bersambut mengawal semua aspirasi masyarakat, sehingga outpunya adalah pelayanan untuk masyarakat," cetus Faisal kepada PojokSatu, Jumat (08/3/2024).
Terlebih, menurut Faisal, kerjasama seperti Dinas Pendidikan, BPKAD dan Disperkimtan yang menurutnya masih pasif untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan dunia pendidikan di Kota Bekasi.
"Muter-muter doang jadinya kalo dipertanyakan kepada Dinas masing-masing. Gimana mau maju Kota Bekasi kalo pemilik kebijakannya saja tidak tegas dan tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga: Kompetisi KiDi IoT jadi Ajang Para Siswa SMA dan SMK Bertarung di Bidang IoT
Maka dari itu Faisal menekankan kepada seluruh stackholder agar bisa bekerja sesuai harapan masyarakat dan terus-menerus menciptakan trobosan untuk pembangunan Kota Bekasi yang jauh lebih baik.
"Menciptakan pelayanan yang jauh lebih mudah dan dapat langsung dirasakan masyarakat," tutupnya. (Al)
