POJOKSATU.ID - Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi menyesalkan adanya kenaikan tarif pelayanan yang dilakukan PDAM Tirta Patriot, ditengah kondisi sulit ekonomi masyarakat saat ini.

Pasalnya, saat ini masyarakat lebih membutuhkan kebijakan pemerintah Kota Bekasi yang dapat menstimulus keadaan ekonomi, ketimbang diterapkannya tarif baru pada pelayanan dasar air. 

"Kalau alasanya sudah lama tidak ada kenaikan itu kan setiap tahun ada penyertaan modal. Coba dihitung dari awal bediri sampai sekarang atau dari sembilan tahun lalu sampai sekarang sudah berapa uang rakyat yang di sertakan untuk Perumda Tirta Patriot," ujar Sardi, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, usia Pemerintahan Kota Bekasi di era Tri Adhianto dan Haris Bobihoe belum ada seumur jagung, sehingga harus cermat dalam mengambil kebijakan. 

Baca Juga: DPR RI Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor

"Jangan bebani masyarakat dalam kondisi ekonomi susah. Pelanggan sering banyak mengeluh tentang air PDAM yang sering mati dan tidak bagus airnya, artinya pelayanan belum maksimal malah menaikan tarif. Baiknya kenaikan ditunda, karena Walikota baru saja dilantik," cetus Sardi. 

Sardi mengingatkan Wali Kota Bekasi untuk mengkaji ulang rencana kenaikan tarif yang akan dilakukan awal bulan Maret 2025. Hal ini mengingat, bahwa pemerintahan daerah bukan hanya milik Wali Kota saja, melainkan ada legislatif yang seharusnya di dengar pendapatnya. 

"Jangan sampai nanti masyarakat tidak lagi simpati dengan Wali Kota yang baru saja dilantik, kalo ada usulan kenaikan tarif dari BUMD itu dilakukan kajian yang matang dulu," tegasnya.

Sementara Widya (52) Warga pelanggan Air Perumda Tirta Patriot mengatakan bahwa kenaikan tarif saat ini belum layak di lakukan, hal ini karena pelayanan air bersih di Kota Bekasi belum baik. 

"Masih sering mati, kotor dan airnya kecil, masa malah mau naik tarif. Tolong lah Pak Wali jangan masyarakat diminta bayar mahal untuk pelayanan yang belum bagus," katanya.

Baca Juga: DPR RI Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bogor

Dirinya meminta agar rencana kenaikan tarif yang di bungkus dengan kata penyesuaian dibatalkan. Justru harus ada perbaikan pelayanan kepada masyarakat. 

"Janji kemarin di kampanye bagaimana, sekarang baru baru malah naikin tarif, aduh gimana," tutupnya.