OPINI 

Ditulis Oleh : Pengamatan Ekonomi dan Politik Alumni Hubungan Internasional UGM, Heru Subagia

VIETNAM adalah negara dengan bentuk republik sosialis yang menerapkan sistem satu partai yang dipimpin oleh Partai Komunis.

Vietnam merupakan negara satu partai yang diperintah oleh Partai Komunis. Tentara Rakyat Vietnam memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem politik. 

Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berbicara dijamin dalam konstitusi tetapi tidak dilaksanakan dalam praktiknya

Pemerintah komunis berperan besar dalam sektor ekonomi. Kekuasaannya penuh, dalam ambil alih, dengan menciptakan sistem ekonomi komando. 

Mereka juga berfokus pada sektor pertanian serta pemanfaatan pabrik. Selain itu, Vietnam memiliki kegiatan ekonomi yang kurang lebih hampir sama dengan Indonesia. Adapun kegiatan ekonomi utama penduduk Vietnam adalah bertani.

Proyeksi Ekonomi

Dalam jangka panjang, Tingkat Pertumbuhan GDP Tahunan Vietnam diproyeksikan akan berada di sekitar 5,90 persen pada tahun 2025 dan 6,10 persen pada tahun 2026, menurut model ekonometrik kami.

Di Vietnam, industri dan konstruksi merupakan sektor terbesar dalam perekonomian 41 persen dari total PDB. 

Saat ini, Perekonomian Vietnam tumbuh 7,09% di 2024. Nilai ekonomi tahun lalu tetangga RI tersebut menjadi US$476,3 miliar (sekitar Rp 7.716 triliun).

Angka terbaru ini lebih cepat dari ekspansi sebelumnya di 2023. Ekspor yang kuat dan arus masuk investasi asing yang kuat menjadi penyebab.

Negara Asia Tenggara, pusat manufaktur regional itu juga telah diuntungkan dari pemulihan konsumsi global. Meskipun terpengaruh bencana alam, pertumbuhan tetap bagus.

Secara rinci, produk domestik bruto (PDB) tumbuh 7,55% pada kuartal keempat (Q4). Ini merupakan pertumbuhan kuartalan tercepat dalam lebih dari dua tahun.

Baca Juga: Gagal Coba Lagi, Pasangan Sejoli di Bekasi Nekat Curi Motor Warga, Baru Mau Beraksi Eh Ketahuan Lagi

Ekspor pada tahun 2024 tumbuh 14,3% dari tahun sebelumnya menjadi US$405,53 miliar. Pertumbuhan dipimpin oleh pengiriman barang elektronik, telepon pintar, pakaian dan hasil pertanian.

Impor tumbuh 16,7% menjadi US$380,76 miliar pada tahun 2024. Hal tersebut menghasilkan surplus perdagangan sebesar $24,77 miliar.

Kebijakan Ekonomi Vietnam sangat menguntungkan ekonomi nasional dan pelaku usaha. Untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, pemerintah meningkatkan pasok energi, melakukan impor batu bara untuk pembangkit listrik guna menghindari terulangnya kekurangan listrik pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurutnya catatan, Impor batu bara pada tahun 2024 naik 24,8% dari tahun sebelumnya menjadi 63,8 juta metrik ton, sementara produksi listrik pada tahun tersebut naik 9,6% menjadi 293,3 miliar kilowatt jam. 

Dengan pasokan listrik yang terjamin dan melimpah, Vietnam akan percaya diri melalui investor, membangun industri dan percepatan ekonomi lainnya. 

Arus masuk investasi asing ke Vietnam naik 9,4% tahun lalu menjadi $25,35 miliar. Harga konsumen rata-rata pada tahun 2024 naik 3,63% sementara produksi industri naik 8,4%.

Pemerintah Vietnam akan secara aktif memantau kebijakan moneter, menstabilkan nilai tukar, dan memantau secara ketat mitra dagang besar agar kebijakan tepat waktu. 

Dalam kewaspadaan politik ekonomi internasional, Vietnam merupakan negara-negara yang khawatir atas rencana Donald Trump untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS mulai 20 Januari.

Trump telah berbicara tentang penerapan tarif baru atas impor ke AS. Karenanya, Vietnam akan mempersiapkan perubahan dan juga adaptasi untuk merespon kebijaksanaan ekonot Donald Trump setelah dilantik. 

Bagaimana Dengan Indonesia? 

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.279,6 triliun. Data tersebut di cokot per tanggal 5 Nov 2024.

Laporan terkini kondisi Ekonomi Indonesia berdasarkan rilis resmi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 hanya sebesar 5 persen.

Dengan demikian Perkiraan tersebut lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi 2024 sebesar 5,2 persen.

Diketahui, pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2024 tercatat sebesar 5,11 persen, kuartal II sebesar 5,05 persen, dan kuartal III di level 4,95 persen.

Menurut Menteri Ekonomi terbaik di Indonesia ini mengemukakan jika pertumbuhan ekonomi kuartal IV masih belum keluar. Namun diestimasi ada di sekitar 5 persen sehingga menurutnya disimpulkan keseluruhan tahun growth perkirakan masih ada di 5 persen.

Baca Juga: Sempat Bermasalah di 2023, Pemkab Madina Umumkan Hasil Seleksi PPPK Tahap I Tahun 2024

Hal tersebut oleh Sri Mulyani dilaporkan dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Blunder Kebijakan

Gambaran umum, saat ini Vietnam dicap sebagai negara yang agresif dalam pencapaian kesuksesan ekonomi nasionalnya. Tidak hanya menarik investor dan nanti Vietnam dianggap agresif melakukan ekspansi di luar negeri. 

Dikutip dari berbagai sumber, Investasi luar negeri Vietnam mendekati 137 juta USD selama enam bulan pertama tahun 2024, setara dengan 42,7% tahun ke tahun. 

Dalam enam bulan pertama tahun ini, bisnis Vietnam menginvestasikan 57 proyek baru di luar negeri dan 11 proyek yang menambah modal mereka.

Secara komparasi head to head, jika Indonesia hanya meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen sementara Vietnam tumbuh 7 persen. Di region ASEAN, negara Vietnam juga berjaya sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi. 

Investasi luar negeri Vietnam mendekati 137 juta USD selama enam bulan pertama tahun 2024, setara dengan 42,7% tahun ke tahun. Dalam enam bulan pertama tahun ini, bisnis Vietnam menginvestasikan 57 proyek baru di luar negeri dan 11 proyek yang menambah modal mereka.

Disaat Indonesia ramai isu kenaikan PPN 12, justru Vietnam menurunkan tarif PPN-nya. Boleh dibilang alasan ini yang bikin tenang Sri Mulyani.

Dilaporkan Vietnam dan Indonesia memiliki kebijakan berbeda terkait pajak pertambahan nilai (PPN). Hanya saja yang bikin kaget adalah ketika Vietnam menurunkan tarif 8% dari 10% sejak pemotongan PPN saat pandemi covid-19, sementara Indonesia menaikkan jadi 12% pada 2025.

Pemerintah Vietnam memutuskan untuk memperpanjang pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% ke 8% hingga Juni tahun depan. Hal ini resmi berlaku setelah Majelis Nasional menyetujui perpanjangan pengurangan tersebut.

Strategis pemerintah Vietnam di bidang ekonomi tentunya lebih afdol dan bijaksana. Coba bayangkan, di saat ekonomi Indonesia belum pulih dari Pandemi Covid, pada saat ini ekonomi RI masih terpuruk.

Deflasi 5 bulan berurut-turut dan daya beli melemah justru pemerintah sungguh tega dengan rakyat menaikkan PPN 12 per 01 Januari 2025. Sri Mulyani berdalih jika Kebijakan PPN diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Pemerintah berdalih jika PPN 12 hanya diberlakukan pada produk dan jasa barang mewah. Hanya saja, secara keseluruhan berdampak secara psikologis ekonomi dalam negeri dan kepercayaan internasional. 

Yang bikin nyesek adalah Vietnam sebagai negara komunis betul-betul mengerti dan memahami rakyatnya. Kebijaksanaan ekonomi populis sangat membantu kehidupan masyarakat Vietnam. Negara terlibat penuh dalam urusan pemulihan ekonomi.

Ternyata pengurangan PPN telah diterapkan Vietnam sejak tahun 2022 untuk mendukung produksi dan bisnis serta meningkatkan konsumsi setelah pandemi Covid-19. Dilaporkan bahwa pada tahun 2022, pengurangan PPN mencapai 51,4 triliun dong, yang membantu mempercepat konsumsi domestik, dengan total penjualan eceran barang dan jasa juga tercatat meningkat di tahun itu sebesar 19,8% dibanding tahun 2021.

Progres berikutnya, pengurangan PPN pada paruh kedua tahun 2023 mencapai total 23,4 triliun dong, dengan total penjualan eceran barang dan jasa meningkat sebesar 9,6% pada periode waktu itu dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Perkiraan menyebutkan total penurunan pendapatan negara akibat turunnya PPN pada tahun 2024 mencapai sekitar 49 triliun dong (Rp 30 triliun).

Tragedi Apple Investasi di Vietnam

Alasan bagi Apple lebih untung investasi di Vietnam ketimbang melirik berinvestasi di Indonesia yang paling dominan karena kemampuan industrinya di Vietnam lebih siap dan kompetitif. 

Contoh sangat miris dari 280-320 komponen yang dibutuhkan dalam satu produk Apple, industri manufaktur di Indonesia hanya bisa men-supply 2-4 komponen.

Infrastruktur industri yang masih minimal menyebabkan Indonesia belum memiliki daya saing sehingga dapat menjadi pilihan destinasi Apple untuk menanamkan investasi manufakturnya. 

Saat ini Vietnam sudah mensupply hingga 70 persen. Paling banyak dari China. Artinya ketika pabrik komponen Apple pindah dari China, mereka memilih negara Vietnam dengan pemberi Supply komponen dalam negeri terbanyak. 

Diketahui secara global supply chain industri teknologi di Vietnam mampu menyumbang hingga 70 persen produk Apple. 

Kemajuan ini menjadi pendorong perusahaan termahal di pasar global itu untuk memilih Vietnam menjadi lokasi manufakturnya setelah China.

Wajar saja jika penawaran investasi Apple di Indonesia di tolak. Indonesia menawarkan syarat agar iPhone 16 bisa beredar secara legal di pasar Indonesia. Ketentuan proposal tersebut Apple harus memenuhi Rp.300 miliar dari total komitmen investasi Rp.1,7 triliun.

 Sri Mulyani dan Ekonomi Liberal Yang Gagal 

Ketika di jaman Orde Baru Rejim Soeharto banyak muda -mudi masyarakat dari Vietnam kuliah di UGM Jogjakarta. Hebohnya lagi, Pemerintahan Vietnam banyak mengimpor banyak guru dan dosen dari Indonesia untuk dipekerjakan di Vietnam.

Artinya, dalam beberapa dasawarsa, peradaban Indonesia jauh lebih unggul dari Vietnam. Di tahun 90-an, dulu pemerintah Malaysia, Thailand, dan Vietnam ada kerja sama dengan Indonesia. Pejabat mereka, juga peneliti dan petani, datang ke Indonesia. 

Namun demikian, pencapaian bangsa Indonesia harus tumbang dan hancur lebur di kemudian hari. Vietnam diakuinya secara parameter ekonomi jauh lebih agresif dan tumbuh pesat.

Peran pemerintahan komunis yang sangat dominan bukan membunuh ekosistem ekonomi, tetapi sebaliknya justru membantu dan secara aggregat terbukti meningkatkan produksi, menarik investasi dan mampu menggerakkan penambahan masyarakat, menjadikan Vietnam memperoleh kemajuan PDB yang pesat. 

Dengan demikian, sudah jelas saat ini Indonesia harus mengakui pencapaian ekonomi dan mungkin juga demokrasi yang diterapkan dari Vietnam.

Sri Mulyani harus banyak belajar bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Vietnam hingga Indonesia harus stagnan pertumbuhan ekonomi hanya di angka 5 persen. 

Bayak pihak yang menuduh jika Sri Mulyani adalah proxy rejim ekonomi liberalis. Apa yang menjabat penghargaan bergensi inget merupakan cara mendekatkan Sri Mukuanit i dengan Indonesia.

Diketahui pada 2018 Sri Mulyani meraih dua penghargaan, yaitu Menteri Terbaik di Dunia di World Government Summit (Februari) dan Menteri Keuangan Terbaik 2018 versi majalah Global Markets (Oktober). 

Keduanya dia peroleh ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja (2014—2019

BDengan kalahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Vietnam, sudah barang tentu menjadi refleksi mendalam, apakah ekonomi Indonesia harus berkiblat ke ekonomi liberalis.

Masih tetap tuduhkah dengan rejim pengaturan ekonomi global seperti IMF? Mungkinkah juga Prabowo akan menggeser Sri Mulyani ke Calon menteri yang berpaham sosialis?