POJOKSATU.id, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memanaskan mesin pembangunan 2026 lebih awal.
Di tengah ruang fiskal yang tidak longgar, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap mendorong percepatan.
Instruksinya jelas, proyek infrastruktur harus dilelang lebih dini agar pekerjaan fisik bisa dimulai secepat mungkin dan dampaknya terasa sebelum Lebaran.
“Betul begitu,” ujar Dedi, Jumat (13/02/2026).
Lelang dini bukan sekadar formalitas administrasi. Strateginya sederhana namun krusial.
Dengan proses pengadaan lebih cepat, kontrak bisa diteken lebih awal dan pekerjaan lapangan tidak menumpuk di akhir tahun.
Targetnya, jalan diperbaiki saat masyarakat membutuhkannya, bukan ketika arus mudik sudah lewat.
Fokus 2026 diarahkan pada infrastruktur dasar. Jalan provinsi yang masih rusak atau butuh peningkatan kualitas menjadi prioritas.
Pemerintah juga memberi perhatian serius pada jalan kabupaten dan kota sebagai bagian dari konektivitas regional.
Pemprov menargetkan tingkat kemantapan jalan di atas 90 persen dan didorong menembus 95 persen.
Untuk mengejar angka itu, anggaran Rp4,8 triliun disiapkan.
Angka yang tidak kecil, apalagi dalam kondisi fiskal terbatas.
Namun pemerintah provinsi menilai perbaikan jalan adalah tulang punggung pergerakan orang dan barang.
Isu penerangan jalan juga ikut naik ke meja prioritas.
Minimnya Penerangan Jalan Umum atau PJU masih menjadi persoalan di sejumlah titik, terutama yang gelap dan rawan.
Menjelang Ramadan dan arus mudik Lebaran 2026, mobilitas diperkirakan meningkat.
Artinya, keselamatan dan kenyamanan harus dipastikan lebih dulu.
Sebesar Rp473 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan dan perbaikan PJU.
Tidak hanya memasang tiang dan lampu baru, tetapi juga memperbaiki jaringan di titik yang sudah ada namun belum optimal.
“Betul,” ucap Dedi menegaskan kembali arah kebijakan tersebut.
Pembangunan 2026 tidak berhenti pada jalan dan penerangan.
Pemprov juga memasukkan penanganan banjir dalam agenda prioritas melalui pembangunan infrastruktur daerah aliran sungai.
Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap berulang di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Di sektor sosial, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp78 miliar untuk program listrik bagi masyarakat miskin.
Akses energi dipandang sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda, terlebih di tengah dorongan pemerataan layanan publik.
“Ini adalah kerangka kerangka prioritas,” kata Dedi.
Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi proses pembangunan agar pelaksanaannya serius dan hasilnya berkualitas.
Pesannya sederhana namun tegas. Infrastruktur bukan sekadar proyek, melainkan investasi untuk mobilitas, keselamatan, dan pertumbuhan daerah.
Dengan lelang dini sebagai kunci, Pemprov Jawa Barat berharap 2026 tidak hanya menjadi tahun perencanaan, tetapi tahun eksekusi yang langsung terasa di lapangan.
