OPINI
Oleh : Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM, Heru Subagia
MARAKNYA isu BBM oplosan yang merugikan keuangan negara nyaris Rp1.000 triliun ditambah belum dihitungnya berapa kerugian yang dialami rakyat pengguna BBM oplosan menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat.
Praktik kotor BBM oplosan merupakan mega skandal yang dilakukan oknum pejabat Pertamina, sehingga Manajemen Pertamina meminta maaf atas kejadian memalukan yang membuat masyarakat sangat marah bahkan ada yang menuntut pembubaran dan memboikot produk Pertamina.
Belum reda isu korupsi di Pertamina, rakyat kembali disuguhi kabar baru dari Bank Sentral (BI) yang membantah terjadinya deflasi pada Februari 2025.
Deflasi sepertinya menjadi tamparan keras bagi pemerintah yang meyakini pertumbuhan ekonomi akan terus naik. Optimisme Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2025. Angka tersebut melebihi prediksi Bank Dunia.
Apakah pemerintah melalui Bank Indonesia telah membuat kebohongan dengan kondisi ekonomi yang diklaim baik-baik saja.
Ekonomi Indonesia sedang tidak baik, deflasi merupakan kondisi makro ekonomi sedang sakit. Persepsi positif atau negatif deflasi yang dinarasikan hanya untuk kepentingan propaganda politik.
Istilah inflasi, apa yang muncul dalam pikiranmu? Kebanyakan orang langsung berpikir tentang harga barang yang terus naik. Sebaliknya, istilah deflasi sering dianggap sebagai lawan dari inflasi, sehingga jarang dinilai berbahaya. Padahal, dampak deflasi sangat merugikan bagi pelaku usaha.
Arti dari deflasi, secar umum adalah kondisi ekonomi nasional dimana harga barang dan jasa secara umum mengalami penurunan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Adapun faktor pendukung penyebab deflasi datang dari isu beragam. Artinya deflasi adalah peristiwa kompleks. Dalam kebijakan yang diambil pemerintah pemicu deflasi adalah kebijakan moneter.
Kebijakan Bank Sentral (BI) mengambil tindakan untuk mengerek suku bunga, dampak langsungnya adalah penurunan permintaan kredit masyarakat atau korporasi. Pada akhirnya kebijakan ini berpengaruh pada laju konsumsi dan daya beli masyarakat.
Deflasi sendiri mengindikasikan turunnya harga barang dan jasa. Disebutkan BPS deflasi tahunan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024.
Pada Senin (03/03), Badan Pusat Statistik mengumumkan deflasi tahunan pada Februari 2025 tercatat sebesar 0,09% dibandingkan tahun sebelumnya year-on-year. Infomasi ini tentunya mengandung keresahan yang mendalam bagi Pemerintah.
BPS mengatakan sejumlah komoditas pangan dan diskon tarif listrik menjadi penyumbang utama deflasi tahunan yang terakhir terjadi pada awal 2000. Dilaporkan pada Bulan Februari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,48 persen secara bulanan atau month to month terjadi penurunan indeks harga konsumen (IHK) dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 105,48 pada Februari 2025.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025. Amalia memberikan informasi dari mana sumber deflasi terjadi.
Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Deflasi kelompok ini tercatat sebesar 3,59 persen dan memberikan andil deflasi 0,52 persen.
Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok tersebut, lanjut Amalia, adalah diskon tarif listrik yang memberikan andil deflasi sebesar 0,67 persen. Sementara komoditas yang memberikan andil deflasi karena penurunan harga beberapa pangan bergejolak.
Salah satunya ialah daging ayam ras, yang harganya turun sehingga memberikan andil deflasi sebesar 0,06 persen. Kemudian, komoditas bawang merah dan cabai merah mengalami penurunan harga sepanjang bulan Februari. Pada akhirnya kejadian tersebut memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,05 persen dan 0,04 persen.
Lebih jauh, Amalia menjelaskan, jika dilihat menurut komponen, deflasi yang terjadi pada Februari 2025 utamanya didorong oleh deflasi komponen harga yang diatur pemerintah. Tingkat deflasi pada komponen ini sebesar 2,65 persen.
Kemudian, komponen harga bergejolak juga mengalami deflasi sebesar 0,93 persen dan memberikan andil deflasi sebesar 0,16 persen. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Di atas kertas, penurunan harga-harga barang seharusnya membuat masyarakat giat berbelanja. Murahnya barang akan direspons positif dan berakibat banyak berbelanja, apalagi menjelang Ramadan tahun 2025. Ironisnya deflasi terjadi satu bulan jelang Ramadan, di mana tingkat konsumsi masyarakat biasanya meningkat.
Setidaknya informasi ini menjadi petunjuk jika benar ekonomi masyarakat sedang menurun drastis. Secara logika, jika Barang-barang sedang mengalami penurunan harga apalagi masyarakat Indonesia sebagian besar muslim sedang menunaikan ibadah Ramadhan.
Indonesia menghadapi deflasi tahunan pertama sejak tahun 2000, Januari 2025 secara bulanan atau MtM dan tahun kalender ytd terjadi deflasi 0,76% atau terjadi penurunan IHK dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 202.
Pada akhirnya Deflasi terjadi lagi di Bulan Februari 2025. Indikator ekonomi sangat jelas. Ditemukan di lapangan, sejumlah warga mengaku menahan diri untuk berbelanja karena merasa kondisi ekonomi sedang tak baik.
Dipastikan Pemerintah akan berusaha keras agar deflasi tidak muncul di bulan ini (Maret). Kejadian yang menghawatirkan jika benar deflasi akan terjadi disaat menjelang lebaran.
Menurut Menteri Perdagangan Budi Santoso, deflasi itu kemungkinan tidak akan berlanjut saat bulan Ramadan sekaligus menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Karenanya Pemerintah, akan melakukan berbagai kebijakan supaya deflasi tak menghambat pertumbuhan ekonomi.
Ia meyakinkan harga-harga pangan akan tetap terjangkau dan daya beli masyarakat meningkat saat Ramadan dan lebaran.
“Menjelang Lebaran, daya beli masyarakat Insyahlah meningkat terus,” ujar Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 3 Maret 2025.
Dua hal yang menjadi portofolio politik Pemerintah. Pertama memastikan dalam waktu dekat tidak terjadi deflasi yakni turunnya daya beli masyarakat. Ukuran pertarungan ini akan dilihat di bulan April 2025 nanti. Kedua, memastikan target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Jika akhirnya deflasi lagi artinya Pemerintah gagal, baik produk kebijakan dan kerja-kerja dari tim ekonominya.
Pertaruhan politik yang kedua adalah jaminan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diangka 8 persen sebagai propaganda ekonomi dan politik dari sekedar harus bekerja keras mencapai target ekonomi yang rasional dan realistis.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan frekuensi optimistis. Proyek mercusuar Danantara disambut negatif oleh pasar. Memicu jatuhnya rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Proyeksi Danantara belum jelas, Rezim kembali melaunching Bank Emas dan Koperasi Desa. Pertanyaan, paket kebijakan apa yang dijadikan blue print dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen?
Apakah kebijakan yang berlangsung saat ini adalah portofolio kebijakan ekonomi progresif atau rezim memprioritaskan privilege kelompok elite pendukung Pilpres 2024?
Fakta menunjukkan dalam 2 Bulan berturut-turut, Januari dan Februari 2025 ekonomi nasional sedang merosot ke titik terendah. Ekonomi tidak tumbuh, deflasi sudah terjadi selama 2 bulan berturut-turut.
Momen suram ekonomi Indonesia kehilangan daya dongkrak pertumbuhan pada awal tahun 2025. Tidak ada modal positif untuk membangun perekonomian.
Defisit pertumbuhan ekonomi selama 2 bulan dan belum terkoordinasi program prioritas pembangunan ekonomi dan tarikulur kepentingan politik dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi 8 persen mustahil tercapai.
Jika pertumbuhan ekonomi tidak tercapai, rezim akan mengalami krisis kepercayaan dari rakyat sehingga cita-cita Indonesia menuju era keemasan hanya mimpi. Kita untuk sekian kalinya terkena tipu dari rezim ke rezim.
