POJOKSATU.id, Kota Bandung – Langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperketat disiplin siswa mendapat sorotan positif dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kebijakan melarang pelajar membawa sepeda motor ke sekolah dinilai sebagai bentuk dukungan nyata terhadap upaya menjaga ketertiban.

Apresiasi itu disampaikan Listyo dalam acara Safari Ramadan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peresmian Rutilahu Jajaran Polda Jawa Barat di Lapangan Apel Mapolda Jabar, Rabu (4/3/2026).

“Gubernur sudah ngasih contoh melarang anak-anak naik motor. Itu merupakan bagian beliau membantu kita,” kata Kapolri.

Program yang dimaksud adalah kewajiban bagi siswa baru untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai berisi komitmen mematuhi aturan kedisiplinan.

Salah satu poin utamanya adalah larangan membawa motor ke sekolah, khususnya bagi pelajar yang belum memenuhi syarat atau sekolahnya masih terjangkau kendaraan umum.

KDM—sapaan Dedi Mulyadi—menegaskan, aturan tersebut bukan sekadar pembatasan, melainkan bagian dari pembentukan karakter sejak awal masuk sekolah.

Selain larangan membawa motor, aturan juga mencakup pelarangan knalpot brong, minuman keras, hingga merokok.

“Surat pernyataan tersebut juga wajib ditandatangani oleh orang tua. Jika siswa terbukti melanggar poin-poin dalam surat tersebut, maka mereka harus siap meninggalkan sekolah,” tegasnya.

Menurutnya, pendidikan tak boleh berhenti pada capaian akademik semata.

Pembinaan perilaku, baik di dalam maupun di luar sekolah, menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang berkarakter.

“Pendidikan itu untuk membentuk karakter. Apabila ada siswa seperti ini, kami mencabut subsidi dan mereka harus keluar dari sekolahnya,” ucap KDM.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga menyasar persoalan lalu lintas yang kerap melibatkan pelajar.

Ketidaktertiban di jalan raya, kata dia, menjadi indikator rendahnya kesadaran hukum dan kedisiplinan.

“Saat ini banyak mereka yang menggunakan sepeda motor tidak pakai helm, knalpot brong, plat nomornya ngaco, semua itu mereka nilai itu tidak ada masalah,” ujarnya.

KDM pun mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk bersama-sama membangun budaya tertib, dimulai dari kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

“Kalau lalu lintasnya tertib, maka daerah itu adalah daerah beradab,” pungkas KDM.