POJOKSATU.ID - Setelah melalui proses komunikasi yang intensif dan pengiriman surat resmi, rombongan Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Cirebon Raya akhirnya mendapat kesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu, 14 Mei 2025.
Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia, mengonfirmasi bahwa pertemuan akan berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Solo pada pukul 14.00 WIB. Heru hadir bersama sejumlah pengurus dan tokoh adat yang menjadi mitra dalam agenda yang mereka sebut sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.
“Protokoler sudah memberikan kepastian jadwal. Kami datang dengan semangat damai dan membuka ruang dialog,” ujar Heru.
Salah satu topik utama dalam pertemuan tersebut adalah isu seputar keaslian ijazah Jokowi, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan hangat di ruang publik dan memicu langkah hukum.
Baca Juga: Imbas Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN Sebut akan Training Ulang SPPG
“Kehadiran kami bukan untuk mengadili, melainkan untuk membangun komunikasi yang sehat dan konstruktif. Penting bagi kami untuk mengurangi prasangka yang bisa mencederai kehormatan siapa pun,” jelas Heru.
Selain itu, diskusi juga akan mencakup tema-tema kebangsaan seperti pendidikan, ekonomi, dan kontribusi alumni UGM dalam pembangunan nasional.
Namun, tidak semua tokoh yang direncanakan hadir dapat bergabung. Tiga nama Roy Suryo, Tifatul Sembiring, dan Rismon Simbolon tidak diikutsertakan karena tengah menjalani proses hukum di Polda Metro Jaya terkait dugaan penghinaan terhadap kepala negara.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ketiganya tidak kami bawa dalam pertemuan kali ini. Namun kami tetap membuka peluang untuk dialog lanjutan setelah perkara hukum tersebut selesai,” tambahnya.
Ketiga tokoh tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Kamis, 15 Mei 2025, sehubungan dengan laporan terkait dugaan ijazah palsu yang memicu polemik publik.
Menanggapi tudingan tersebut, Jokowi sebelumnya menyampaikan rasa kecewanya. Ia menilai isu tersebut sebagai bentuk penghinaan, bukan kritik atau kajian akademik.
“Ini bukan bahan penelitian. Ini penghinaan yang sangat menyakitkan. Tapi saya serahkan sepenuhnya pada proses hukum,” ujar Heru, mengutip pernyataan Jokowi.
Jokowi juga, lanjut Heru, mengingatkan pentingnya persatuan nasional di tengah situasi ekonomi global yang menantang. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjalin kerja sama dan mengedepankan solidaritas.
“Yang dibutuhkan negara saat ini adalah sinergi, bukan saling curiga. Mari kita rapatkan barisan demi Indonesia yang lebih tangguh,” tutupnya.***
