POJOKSATU.ID – Rencana aksi demonstrasi pada Kamis, 27 Agustus 2026, mendapat perhatian dari Presidium Kabinet Bayangan dan Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti. Penggagas Presidium Parlemen Bayangan Indonesia Pasti, Heru Subagia, menyatakan mendukung penyampaian aspirasi masyarakat, khususnya terkait tuntutan perampasan aset hasil korupsi dan hukuman mati bagi koruptor.
Heru menilai aksi yang dimotori Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) merupakan bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak masyarakat yang dilindungi konstitusi. Terlebih, aksi tersebut direncanakan berlangsung di depan Gedung DPR RI yang merupakan simbol rumah rakyat.
"Kami mengapresiasi dan mendukung upaya-upaya masyarakat sipil yang dimotori oleh AMPB. Ini merupakan kekuatan civil society yang sesungguhnya dan merupakan tindakan konstitusional," kata Heru.
Ia menyebut isu perampasan aset koruptor dan hukuman mati bagi koruptor saat ini menjadi bagian dari isu nasional yang membutuhkan perhatian serius.
Namun, Heru mengingatkan agar aksi demonstrasi dilakukan secara damai, tertib, dan bermartabat. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam aksi melakukan koordinasi secara matang serta memiliki pembagian tugas yang jelas.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya provokasi, sabotase, maupun tindakan yang justru dapat merugikan para peserta aksi.
"Harus dilakukan dengan cara-cara damai dan bermartabat. Koridor tuntutan dan aksi harus terkoordinasi, siapa yang bertanggung jawab serta pembagian tugas harus jelas dan detail," ujarnya.
Heru juga meminta para peserta aksi tetap waspada terhadap kemungkinan adanya provokasi atau pihak-pihak yang berusaha menciptakan kondisi yang dapat mengubah arah aksi.
Ia menilai keteledoran di lapangan dapat berujung pada benturan hingga pembentukan opini negatif terhadap gerakan masyarakat yang sejak awal bertujuan menyampaikan aspirasi.
Baca Juga: Bantargebang Darurat Sampah, Pemerintah Siapkan Solusi Ganda
Selain kepada massa aksi, Heru juga menyampaikan pesan kepada pimpinan dan anggota DPR RI. Ia meminta akses menuju Gedung DPR RI dibuka sejak pagi dan disiapkan secara kondusif sebelum massa demonstrasi memadati lokasi.
Menurutnya, membuka akses dan menyediakan ruang dialog dapat menjadi langkah awal untuk mencegah ketegangan antara aparat, massa aksi, dan pihak DPR.
"Jangan sampai pintu gerbang DPR RI justru menjadi pusat pertempuran. Sebaiknya pintu gerbang dibuka sejak pagi sehingga tidak terjadi aksi anarkis maupun provokasi," katanya.
Heru menilai keterbukaan DPR dalam menerima aspirasi akan memberikan kesan bahwa gedung parlemen benar-benar berfungsi sebagai rumah rakyat.
Ia juga mendorong agar proses negosiasi dengan perwakilan massa dilakukan sedini mungkin dengan melibatkan organisasi masyarakat, aktivis, dan tokoh masyarakat.
Baca Juga: Terbaru, Ini Daftar 10 Kampus Terbaik Indonesia Versi QS WUR 2027
Heru bahkan meminta sebagian besar anggota DPR RI hadir secara langsung untuk menemui perwakilan massa aksi.
Ia berharap sekitar tiga perempat anggota DPR RI dapat hadir sehingga komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat berlangsung secara langsung.
Menurutnya, kehadiran anggota DPR dalam jumlah besar dapat menjadi bentuk penghormatan terhadap aspirasi masyarakat sekaligus membuka ruang kompromi politik.
"Setidaknya tiga perempat anggota DPR RI wajib hadir dan menemui para aktivis serta masyarakat. Dengan begitu, rumah rakyat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya," ujarnya.
Heru meyakini dialog langsung antara DPR dan massa dapat menjadi titik temu secara psikologis, politik, maupun komunikasi massa.
Dengan adanya ruang dialog, tuntutan terkait perampasan aset dan hukuman mati bagi koruptor, menurut dia, dapat dibicarakan secara terbuka tanpa harus berkembang menjadi konflik di lapangan.
Ia berharap langkah tersebut mampu menjaga situasi keamanan, ketertiban sosial, politik, hingga aktivitas ekonomi tetap kondusif.
"Ini menjadi sebuah kompromi dan konsensus nasional yang betul-betul akan menciptakan kondusivitas keamanan, ketertiban politik, sosial, dan tentunya ekonomi," pungkas Heru.***
