POJOKSATU.id - Pengamat sosial dan ekonomi Lalu Niqman Zahir menilai Indonesia bisa melawan dan lepas dari dampak kenaikan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Akan tetapi perlu kerja sama dan kerja keras dari berbagai pihak, bukan saja pemerintah saja.
Lalu Niqman Sahir menyebut, kebijakan pengenaan tarif Trump ini dapat berlangsung lebih lama daripada pandemi COVID-19.
Pernyataan ini dikutip Pojoksatu.id dari tayangan terbaru di kanal Youtube pribadinya, @LNZ Official, Selasa (15/4).
"Juga, magnitude-nya lebih besar," ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harus berhati-hati dalam memilih kebijakan agar tidak jatuh ke dalam kubangan resesi ekonomi.
Menurutnya, perang dagang ini bukan hanya masalah pemerintah.
"Tapi masalah seluruh *stakeholder*, termasuk pelaku usaha besar dan UMKM maupun masyarakat," kata dia.
Dia juga menilai bahwa ini bukan sekadar perang dagang maupun perang ekonomi, melainkan lebih dari itu, perang geopolitik dan perang kehormatan.
Kendati demikian, lanjutnya, bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang tentu tidak perlu takut dengan pola-pola seperti ini.
"Kita pernah dijajah selama 3,5 abad dan tetap bisa bertahan," ucap sosok yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Administrasi Setjen DPD RI ini.
Di sisi lain, Indonesia juga pasti tidak ingin dijajah lagi dalam bentuk baru (Neo-kolonialisme dan imperialisme/NEKOLIM).
Perlawanan yang harus dilakukan adalah melawan dengan cara cerdas.
Ia mencontohkan seperti pepatah Jawa, "menang tanpa ngasorake" (menang tanpa mempermalukan lawan).
"Kita dapat memenangkan perang ini asalkan seluruh pihak di Indonesia bersatu, juga dengan negara-negara sahabat yang tidak mau lagi ada NEKOLIM," ungkap dia.
Akan tetapi, ada sejumlah strategi yang juga harus dilakukan untuk menghadapi perang dagang ini.
Baca Juga: Benarkah Indonesia Lebih Dulu Ajukan Pertemuan dengan Trump? Ini Kata Menlu
Pertama, adalah memperluas pasar, khususnya dari negara-negara yang tergabung dalam BRICS.
"Karena negara-negara utama BRICS seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan merupakan negara-negara dengan potensi pasar yang besar," terang dia.
Kedua, meningkatkan pasar dalam negeri. Sebab kebijakan tarif Trump ini juga bisa berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, PHK dan lainnya.
"Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menarik investor untuk melakukan investasi di bidang pangan, industrialisasi berbasis agromaritim, dan hilirisasi mineral dan migas," saran Lalu.
Baca Juga: Perang Dagang AS VS Cina, Bagaimana Langkah Pemerintah RI Hadapi Penerapan Tarif Trump?
Ketiga, pemerintah harus melakukan promosi investasi disertai dengan kebijakan drastis menurunkan ekonomi biaya tinggi sejumlah cara.
Seperti pemberantasan korupsi secara tuntas, sekalipun pelakunya itu adalah konco dewe (teman sendiri).
"Untuk itu, DPR RI harus segera menetapkan UU Perampasan Aset," tegas dia.
Selain itu, juga perlu dilakukan penata-kelolaan yang baik (good governance) dalam pengusahaan produk unggulan Indonesia, dari mulai perizinan sampai ekspor.
Selanjutnya memberikan kepastian hukum.
"Beberapa kasus hukum seperti hilang ditelan bumi dan tidak ada kepastiannya. Sebut saja kasus pagar laut dan 349 triliun di Kementerian Keuangan," paparnya.
"Kemudian menghilangkan premanisme. Ini penting," sebut dia.
Solusi keempat, lanjut Lalu, adalah dengan peningkatan efisiensi anggaran yang telah dilakukan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penggabungan kembali sejumlah kementerian
"Karena selama enam bulan pemerintahan, beberapa para pembantu Presiden ini belum menunjukkan unjuk kerja yang optimal," ujar Lalu.
Menurutnya, dengan perampingan kabinet, diharapkan akan bergerak lebih lincah mengantisipasi perubahan yang cepat.
"Selain itu, menunjukkan bahwa Presiden tanggap terhadap kondisi yang berubah sangat cepat dan memerlukan efisiensi yang tinggi," tuturnya.
Kelima, adalah peningkatan sense of crisis, baik masyarakat, pelaku usaha, dan khususnya pemerintah.
Para pejabat pusat dan daerah harus menunjukkan sense of crisis lebih tinggi, bukan malah sebaliknya.
Baca Juga: Jurus Berkelit dari Tarif Trump
"Jadi, pejabat saat ini bukan untuk bergaya dan mendapatkan privilege, tapi harus dengan passion untuk mengabdi kepada rakyat dan negara," tekan dia.
Solusi terakhir, seluruh stakeholder harus menjamin kondisi Indonesia aman dan stabil secara sosial, ekonomi, dan politik.
"Tak perlu ada ribut-ribut lagi. Utamakan dialog politik dengan baik dan santun, sesuai adat Indonesia," sambung dia.
"Sekali lagi, strategi ini akan berhasil jika dilakukan oleh seluruh stakeholder secara terpadu," tandas Lalu Niqman Zahir.***
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
