POJOKSATU.id - Program Beasiswa Sultra Cerdas yang digagas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Kendari.
Program beasiswa daerah yang dibuka sejak Oktober 2025 tersebut dinilai masih jauh dari transparansi.
Pasalnya, sejak pendaftaran dibuka hingga saat ini, sekitar 1.500 mahasiswa pendaftar, baik yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara maupun di luar daerah, belum mendapatkan kejelasan terkait pengumuman hasil seleksi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum HMI MPO Cabang Kendari, Agusta Ngkurere, dikutip Pojoksatu.id, Selasa 17 Februari, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.
Baca Juga: VIRAL Tabungan Siswa SD Rp2,5 Miliar Hilang, KDM Siap Turun Tangan Bongkar Dalangnya!
"Beasiswa Sultra Cerdas yang diprogramkan oleh pemprov tidak memiliki kejelasan dan transparansi," tegas dia.
Agusta pun menyampaikan kekecewaannya terhadap tata kelola program tersebut.
"Ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mengelola sistem pemerintahan serta buruknya tata kelola penyelenggaraan program," sambung dia.
Sebagai informasi, program Beasiswa Sultra Cerdas dibagi dua kategori, yakni beasiswa prestasi dan beasiswa umum (kurang mampu).
Besaran bantuan yang ditetapkan masing-masing sebesar Rp7.500.000 untuk jenjang S1, Rp15.000.000 untuk S2, dan Rp30.000.000 untuk S3.
HMI MPO Cabang Kendari juga mempertanyakan jumlah kuota penerima beasiswa yang hingga kini belum diumumkan secara terbuka.
Kurangnya transparansi ini, kata Agusta, sudah terindikasi terlihat sejak awal pembukaan pendaftaran.
Terutama terkait jumlah kuota penerima di setiap kategori dan jenjang pendidikan.
"Ketidakpastian pengumuman beasiswa tersebut patut kita duga sebagai bentuk bobroknya sistem di dalamnya," kata dia.
Agusta juga mewanti-wanti jangan sampai program ini disalahgunakan atau jadi ajang rebutan kue bagi pihak tertentu.
"Jangan sampai ada permainan dengan sengaja tidak menginformasikan siapa yang lulus agar tidak diketahui berapa jumlah penerimanya," ingatnya.
Karena itu, Agusta mendesak Pemprov Sultra segera memberikan klarifikasi resmi terkait hal ini.
Mulai dari kelambatan proses dan absennya pengumuman hasil seleksi, jumlah kuota, serta daftar penerima beasiswa.
"Ini perlu dilakukan guna memastikan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik," tandas Agusta.***
