POJOKSATU.id, PURWAKARTA - Kordinator Wilayah ( Korwil ) BGN Purwakarta, Gilang, dirinya siap di panggil kepolisian terkait masalah Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ( SLHS ) palsu yang jumlahnya ada 6 dokumen yang di palsukan.

Pernyataan itu disampaikan Gilang, saat ditanya wartawan ketika nanti siap tidak di panggil aparat kepolisian, ketika usai rapat dengan Komisi IV DPRD, Rabu 16 September.

Sontak pernyataan itu seperti menantang aparat penegak hukum, bahwa dirinya tidak ada kaitannya dengan masalah dokumen SLHS yang diduga palsu.

Baca Juga: Petahana Kembali Bertarung! Dini Novi Andriyani Siap Lanjutkan Pembangunan Sindangkarya

Padahal, dirinya selaku Korwil memiliki tanggungjawab besar untuk memastikan bahwa SPPG diseluruh Purwakarta, sudah layak beroperasi atau tidaknya. Dan salah satu tugas utamanya melakukan pengawasan.

Saat diwawancara dengan entengnya Gilang mengatakan, bahwa hasil pengecekannya ke setiap SPPG sudah 100 % mereka memiliki SLHS.

"Sering kita menyakan dan e.. termonitor terus e.. ada tidaknya SLHS di SPPG dan itu e.. kami monitor. e... dibuktikan sampai saat ini dari 198 dapur yang sudah operasional itu e.. SLHS 100% sudah memenuhi," kata Gilang, usai rapat dengan komisi IV DPRD.

Baca Juga: Bukan Prabowo atau Sudaryono, Gibran Langsung Minta Maaf ke Korban Keracunan MBG

Dari pernyataan itu, bahwa Korwil kurang melakukan pengawasan. Seharusnya dokumen-dokumen yang ada di mitra SPPG ( dokumen SLHS salah satunya ), bisa dilihat secara langsung bukan hanya sekedar terima laporan dari mitra sppg sudah ada kemudian tidak meminta salinannya.

Karena itu tadi, salah satu tugas utama daei korwil BGN yaitu melakukan pengawasn terhadap lancarnya program makan bergizi gratis.

Bahkan saat ditanya mengenai masalah dokumen negara SLHS yang dipalsukan, Gilang sebagai koordinator wilayah seolah lepas tanggungjawab.

Baca Juga: Polemik MBG Makin Runyam, P2G Desak Sudaryono Mundur hingga Program Dihentikan

"Kalau pengawasan bukan diranah kami sebenarnya, terkait SLHS bukan dari kami tidak ada mekanisme pengawasan terkait SLHS itu pa," kata Gilang, Koordinator Wilayah BGN Purwakarta.

Dari hasil rapat dengan Komisi IV DPRD itu, alhirnya di ketahui ada 6 dokumen negara LSHS yang diduga palsu.

"Itu tadi sesuai keterangan dari dr.Asep, kepala dinas kesehatan," kata Ricky Syamsul Fauzi, ketua komisi IV DPRD Purwakarta.

Baca Juga: DPD Minta Pemerintah Pusat Naikkan TKD 2027 Menjadi Rp 780,22 T, Menkeu Langsung Menanggapi

Dari beberapa rekanan pojoksatu.id, banyak yang berkirim pesan mengabarkab bahwa memang Kordinator Wilayah ( Korwil ) bernama Gilang itu orangnya Sok Sekali (sombong).

"Susah diajak komunikasi orangnya," kata sumber pojoksatu.id.

"Tuman a Eta budak emang rada tengil a" timpal sumber lainnya, melalui pesan singkat.