POJOKSATU.id, JAKARTA -- Sejumlah massa yang tergabung dalam Front Kaltim Menggugat menggelar aksi di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/8/2024) meminta KPK memeriksa dan menyelidiki keluarga atau Bani Mas'ud yang diduga terlibat korupsi di Kalimantan Timur (Kaltim).
"Front Kaltim Menggugat mendorong aparat penegak hukum khususnya KPK tidak ragu menindak dan segera menuntaskan semua kasus hukum di Kaltim yang menyeret Klan Bani Mas'ud yang diduga terlibat kasus korupsi demi keadilan dan pembangunan provinsi Kalimantan Timur yang lebih baik," kata Koordinator Front Kaltim Menggugat, Radit Ompus, di lokasi aksi tersebut.
Menurut Radit, pihaknya menyoroti kuatnya dinasti politik dan suburnya kasus korupsi yang menjerat beberapa pejabat di Kalimantan Timur.
Baca Juga: Puluhan Santriwati di Karawang Diduga Jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Oknum Pimpinan Ponpes
Mereka berpandangan kondisi pengelolaan pemerintahan yang dikuasai oleh sekelompok keluarga bakal menghambat kemajuan provinsi Kalimantan Timur meski saat ini menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara.
"Bukan tanpa sebab, berdasarkan penelusuran Front Kaltim Menggugat menemukan ada satu klan keluarga yang memiliki jaringan politik sangat kuat di Kalimantan Timur namun memiliki dugaan rekam jejak kasus hukum," ungkap Radit.
Radit juga mencontohkan klan politik Mas'ud bersaudara misalnya, Rudi Mas'ud merupakan anggota DPR RI dari dapil di sana dan bakal calon Gubernur Kaltim.
Lebih lanjut, kata Radit, Hasanudin Mas'ud (HM) yang saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Kaltim yang diduga agar memperkuat Bani Mas'ud.
Dia diduga melakukan kudeta terhadap H Makmur HAPK yang merupakan ketua DPRD Kaltim terdahulu yang saat ini telah menjadi kader Gerindra.
Baca Juga: Gerakan Boikot Dinilai Efektif, Beberapa Brand Terafiliasi dengan Israel mengalami Penurunan Drastis
Hasanudin juga terkait dengan kasus-kasus korupsi di Bank Kaltimtara dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 240 miliar. HM juga diduga saat ini sedang berperkara dengan aparat hukum atas dugaan kasus cek kosong.
"Sementara itu, RM (Rahmad Mas'ud) yang saat ini menjadi orang nomor satu di Balikpapan juga tidak luput dikaitkan dengan kasus hukum, saat ini pihaknya diduga sedang masuk dalam daftar pengembangan KPK terkait kasus kepala Satker BPJPN Kaltim yang hingga saat ini masih dilakukan pendalaman oleh KPK dan berbekal keterangan para saksi dan petunjuk awal yang mengarah pada keterlibatan RM," ungkapnya.
Karena itu, kata Radit, pihaknya mensinyalir sosok RM yang saat ini menjabat DPR pusat dan calon Gubenur Kaltim diduga menjadi pengendali dari klan Bani Mas'ud dalam kancah politik di Kaltim termasuk diduga membackup beberapa persoalan yang dihadapi oleh sejumlah saudaranya tersebut.
"RM juga dikaitkan dengan kasus terbakarnya kapal tanker milik PT BPG yang dimilikinya pada 2021 lalu yang hingga saat ini masih menunggu hasil investigasi," ungkap dia.
"Untuk itu Front Kaltim Menggugat menilai gurita dinasti politik di Kaltim harus dilawan karena sudah mengkhawatirkan dan sulit tersentuh kasus hukum sehingga dinilai akan menghambat pembangunan di Kaltim secara umum," pungkas Radit.
