POJOKSATU.id - Koordinator Forum Warga Halmahera Timur, Abdul Nurman mengingatkan masyarakat atas perilaku koruptif Bupati Rudi Erawan yang menerima korupsi sebesar Rp6,3 miliar.
Nurman berpendapat tindakan Rudi Erawan tersebut sudah merugikan hak warga atas jalan yang layak dan tidak rusak.
“Masyarakat tidak boleh lupa kejahatan korupsi Rudi Erawan yang menerima suap sebesar Rp6,3 miliar. Korupsi Rudi bahkan sempat menyebabkan banyak jalan di Halmahera Timur tidak layak dan rusak,” ucap dia dalam keterangan pers, Senin, 1 Juli 2024.
Baca Juga: Soal Tudingan Korupsi Pengadaan Lahan RSUD Tigaraksa, Ini Penjelasan Pemkab Tangerang
Dia mengajak masyarakat menolak calon bupati mana pun yang dianggap menjadi bagian dari Rudi Erawan untuk mencoba memimpin Halmahera Timur.
Dirinya menegaskan Halmahera Timur tidak boleh lagi memiliki pemimpin yang berperilaku korup.
Karena, korupsi hanya akan merugikan kepentingan dan layanan publik kepada warga Halmahera Timur.
“Kita tentu tidak mau jatuh ke lubang yang sama dua kali, menjadi korban perilaku koruptif Rudi Erawan. Kita ingin kemajuan pembangunan Halmahera Timur yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," kata dia.
"Salah satu kunci untuk mewujudkan kondisi tersebut adalah memilih pemimpin yang tidak punya watak koruptif dan bukan bagian dari keluarga koruptor,” sambungnya
Nurman pun mengajak warga untuk menghentikan kemunculan dinasti politik Rudi Erawan di Halmahera Timur. Sebab, baginya, dinasti politik hanya akan menyuburkan praktek korupsi dan nepotisme di Halmahera Timur.
“Sudah korupsi, eh ingin buat dinasti politik pula. Seluruh warga Halmahera Timur menolak praktek korupsi dan dinasti politik,” tegas dia.
Sependapat dengan hal itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti juga tak ingin Pilkada 2024 menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya praktek korupsi dan dinasti politik.
Ray mengatakan pilkada justru harus memberi kesempatan bagi hadirnya proses regenerasi kepemimpinan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas di daerah, dan bukan untuk keluarga tertentu.
“Dengan begitu, (apakah) nanti keluarga tertentu saja yang memerintah di daerah-daerah tertentu secara terus menerus. Jadi, apakah pemilu dan Pilkada 2024 sekadar untuk melegalisasi nepotisme?,” ujar Ray.
Putra Rudi Erawan, Muhammad Farrel Adhitama Erawan atau Farrel Erawan sudah resmi mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati Halmahera Timur. Farrel diketahui berpasangan dengan Hi Thaib sebagai Calon Wakil Bupati Halmahera Timur.
Farrel pun disinyalir mendapat dukungan kuat dari sang ayah Rudi Erawan yang sementara ini tidak dapat mengikuti kontestasi Pilkada karena vonis pidana penjara 4,5 tahun dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Farrel dituding sejumlah pihak bakal meneruskan kekuasaan politik Rudi Erawan.***
