POJOKSATU.id, Bandung – Gebrakan besar tengah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi.
DPRD Jabar secara resmi mendorong pembentukan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diberi nama "Sangga Bhuana".
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengungkapkan bahwa skema holding ini akan dibagi ke dalam tiga kluster utama untuk membenahi performa perusahaan plat merah milik Jabar tersebut.
"Kita dorong tiga kluster: sektor keuangan (Bank BJB, BPR), sektor jasa, dan sektor pangan. Tujuannya jelas, agar BUMD lebih sehat dan sumbang PAD yang signifikan," ujar Ono, Selasa (17/2/2026) malam.
Tak hanya soal BUMD, DPRD juga memberikan rapor hijau bagi setahun kepemimpinan Dedi Mulyadi dan wakilnya.
Tak main-main, tingkat kepuasan publik (survei) tercatat menyentuh angka 95 persen.
Sektor pelayanan publik, kebijakan ekonomi, dan penanganan ketenagakerjaan menjadi alasan utama masyarakat merasa puas.
"Pemerintah daerah itu satu kesatuan, Gubernur dan DPRD. Sinergi ini yang membuat pelayanan publik berjalan optimal," tambah politisi PDIP tersebut.
Meski rapornya moncer, Ono menegaskan masih ada PR besar hingga akhir 2026.
Fokus APBD kini mulai digeser untuk menyentuh infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan warga.
- Perbaikan Jalan: Fokus pada jalan kabupaten, jalan desa, hingga jalan usaha tani.
- Akses Kerja: Mengapresiasi aplikasi 'Nyari Gawe' yang memangkas birokrasi dan biaya bagi pencari kerja.
- Kawasan Rebana: Mendorong rekrutmen di Subang, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon agar memprioritaskan warga lokal.
Ono juga memberikan catatan keras soal evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Ono meminta pemprov tegas menjaga batas antara kawasan industri dan lahan pangan.
"Investor butuh kepastian. Kalau tata ruangnya jelas, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, tapi ketahanan pangan tetap terjaga," tegasnya.
Walau angka kemiskinan belum turun secara drastis, Ono optimis kolaborasi apik dengan Gubernur akan membawa tren positif bagi warga Jawa Barat ke depannya.
