POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong percepatan pembangunan wilayah pedesaan melalui kolaborasi lintas sektor bersama TNI.
Komitmen ini terlihat dari keikutsertaan jajaran Pemkab Sukabumi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Karya Bhakti TNI yang digelar di Bale Sri Baduga, Kabupaten Purwakarta, belum lama ini.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, Sekretaris Daerah, H. Ade Suryaman, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri.
Menurut Ahmad Samsul Bahri, DPMD memiliki peran penting dalam menentukan lokasi prioritas pelaksanaan program Karya Bhakti TNI, khususnya di wilayah pedesaan.
“Kami berperan sejak tahap inisiasi, koordinasi, hingga fasilitasi penentuan desa sasaran melalui rapat bersama Kodim, Dinas PU, Bappelitbangda, dan pemerintah desa,” ungkapnya, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan, DPMD tidak hanya menyampaikan usulan lokasi dari desa atau kecamatan, tetapi juga bertanggung jawab menyeleksi dan memediasi prioritas antarwilayah.
Selain itu, DPMD memastikan kesiapan teknis serta administrasi agar program tersebut berjalan sejalan dengan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi.
“Setelah lokasi ditetapkan, kami turut melakukan pemantauan agar pelaksanaannya sesuai dengan standar dan regulasi. Dinas PU juga kami libatkan untuk dukungan teknis dan pengawasan di lapangan,” lanjutnya.
Dalam menentukan desa sasaran, DPMD bersama TNI dan pemerintah daerah mempertimbangkan sejumlah kriteria utama.
Desa yang masuk prioritas umumnya adalah desa tertinggal, terisolasi, atau memiliki keterbatasan infrastruktur, seperti jalan rusak berat, jembatan tidak layak, dan sarana vital lainnya.
Program ini juga diarahkan agar selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi di bidang infrastruktur desa.
Selain kondisi fisik, kesiapan kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, status lahan yang jelas, serta potensi manfaat bagi warga juga menjadi faktor penentu.
“Pelaksanaan Karya Bhakti TNI bukan hanya soal tenaga fisik, tetapi juga sinergi antarinstansi,” ujar Ahmad.
Pada tahap perencanaan, DPMD bersama Dinas PU, Kodim atau Koramil, serta pemerintah desa melakukan survei lapangan dan sosialisasi untuk menentukan titik pembangunan.
Dinas PU bertugas menyusun rancangan teknis dan RAB, DPMD memastikan desain sesuai kebutuhan masyarakat, sementara TNI menyiapkan tenaga dan logistik. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan penyediaan bahan lokal.
Selama pelaksanaan di lapangan, TNI memimpin pekerjaan fisik dengan dukungan alat berat, sedangkan DPMD melakukan pemantauan dan evaluasi agar hasil sesuai target. Pemerintah desa berperan menjaga koordinasi, keamanan, serta kelancaran kegiatan di wilayahnya.
Ahmad Samsul Bahri juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam setiap tahap Karya Bhakti TNI. Melalui sosialisasi bersama kepala desa dan tokoh masyarakat, DPMD terus membangun kesadaran tentang nilai gotong royong.
“Kegiatan ini tidak boleh sepenuhnya bergantung pada TNI atau pemerintah. Warga harus terlibat langsung melalui tenaga, bahan lokal, dan kerja bakti,” tegasnya.
Selain memperkuat partisipasi masyarakat, DPMD juga mengoptimalkan peran kelembagaan desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPMD agar lebih aktif mengorganisir kegiatan di lapangan.
Desa yang menunjukkan semangat tinggi dan berhasil menggerakkan warganya akan diberikan penghargaan atau sertifikat apresiasi.
DPMD pun memastikan transparansi anggaran agar masyarakat merasa memiliki dan turut menjaga hasil pembangunan.
Mengenai jumlah titik pelaksanaan Karya Bhakti TNI di Kabupaten Sukabumi, Ahmad menyebutkan bahwa hal tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas instansi.
“Penentuan lokasi dilakukan secara cermat agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa dan memberikan manfaat yang optimal,” pungkasnya. ***
