Dedi Mulyadi Siapkan Holding BUMD ala Danantara: Banyak yang Punya Nama, Tapi Tak Punya Kerja

POJOKSATU.id, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersiap membongkar total cara lama pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tak main tambal sulam, Dedi merencanakan penggabungan sejumlah BUMD ke dalam satu holding khusus, dengan pola menyerupai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rencana itu ia sampaikan dalam diskusi Investasi Karena Penugasan—Potensi Untung atau Rugi? yang digelar Nagara Institute di Hotel Holiday Inn, Kamis (22/01/2026).

Menurut Dedi, konsep Danantara relevan diterapkan di Jawa Barat karena banyak BUMD yang secara administratif masih hidup, tapi secara operasional nyaris tak bernapas.

“Namanya ada, aktivitasnya tidak ada,” kata Dedi lugas.

Ia mengungkap, sejumlah BUMD selama ini rutin menerima suntikan modal besar dari Pemprov Jabar.

Namun hasilnya jauh dari harapan. Kas perusahaan kosong, meski aset yang dimiliki nilainya fantastis.

“Asetnya bisa Rp4 triliun dan itu strategis. Tapi duitnya nggak ada,” ujarnya.

Dedi juga menyinggung masalah klasik lain, yaitu kepemimpinan.

Menurutnya, gelar akademik dan kepintaran di atas kertas tak otomatis menjamin BUMD dikelola dengan waras.

“Orang-orang pintar pernah hampir bikin Bank Jabar jebol Rp6 triliun. Saya lebih baik dipimpin orang bodoh tapi mengerti, daripada pintar tapi tolol,” katanya, tanpa rem.

Praktik pengelolaan yang dinilainya tak masuk akal pun turut dibongkar.

Salah satunya penyewaan mobil listrik oleh BUMD kepada Pemprov Jabar dengan biaya Rp350 juta per unit per tahun.

Total anggarannya tembus lebih dari Rp11 miliar.

“Sekarang saya coret. Bodohnya luar biasa. Tapi BUMD-nya sampai sekarang tetap nggak punya uang,” ucap Dedi.

Lebih jauh, Dedi menduga aliran pendapatan itu dikamuflase lewat pembentukan anak perusahaan baru agar tak transparan.

“Uangnya dibikin anak perusahaan lagi supaya kelihatan muter ke mana-mana,” sambungnya.

Melihat kondisi tersebut, Dedi menegaskan BUMD harus dipisahkan tegas dari kepentingan politik.

Ia menyindir praktik lama, ketika BUMD dijadikan tempat parkir tim sukses kepala daerah.

“Biasanya tim sukses jadi direktur, dikasih stimulus APBD, ditambah komisaris. Ganti gubernur, ganti lagi,” ujarnya.

Dedi memastikan pola itu tak akan dibiarkan berulang di Jawa Barat.

Menurutnya, urusan keuangan harus steril dari politik dan balas jasa.

“Finansial itu harus netral. Saya tidak mau BUMD jadi bancakan politik,” tandasnya.