POJOKSATU.id, Kota Bandung — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat suara soal kewajiban sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Bank Jabar Banten (BJB) yang nilainya hampir menyentuh Rp3,7 triliun.

Ia mendorong agar persoalan itu segera dituntaskan karena dinilai menghambat geliat usaha dan ekonomi daerah.

Dorongan tersebut disampaikan Dedi dalam Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di PCC Ballroom Hotel Holiday Inn Bandung, Kamis (22/1/2026).

“Harapannya adalah pertama, BUMN-BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB segera diselesaikan karena itu menjadi beban yang membebani kegiatan usaha di Jabar,” kata Dedi usai acara.

Pria yang akrab disapa KDM itu menjelaskan, Pemprov Jawa Barat dan manajemen Bank BJB sudah menjalin komunikasi intensif, termasuk mengirim surat resmi kepada Direktur Utama Danantara. Upaya tersebut, menurutnya, mendapat respons positif.

KDM juga menilai konsep Danantara yang mencatatkan seluruh aset pemerintah memiliki nilai strategis untuk mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia melihat skema itu sebagai peluang memperkuat fondasi ekonomi nasional dan regional.

Sejalan dengan itu, Pemprov Jawa Barat tengah menyiapkan langkah besar, yakni konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam waktu dekat, pemerintah provinsi akan menandatangani nota kesepahaman untuk menggabungkan seluruh BUMD Jawa Barat menjadi satu entitas, terpisah dari Bank BJB.

“Jadi, nanti itu hanya ada 2, satu ada BJB, satu lagi ada BUMD yang digabungkan, tidak berantakan seperti sekarang,” jelas KDM.

Menurutnya, konsolidasi ini bukan sekadar penataan struktur, tetapi juga upaya memperbaiki tata kelola BUMD yang selama ini dinilai belum optimal.

Nilai aset BUMD Jawa Barat yang hampir mencapai Rp4 triliun disebutnya sebagai potensi besar jika dikelola lebih profesional.

“BUMD kan ada nilai aset yang hampir Rp4 triliun dan itu bisa menjadi nilai aset untuk dikelola secara baik,” tambahnya.

Sementara itu, Akbar Faizal menyebut RTD edisi ketiga di Bandung ini menjadi bagian dari komitmen Nagara Institute-AFU untuk menjembatani gagasan publik dan para ahli.

Rangkaian diskusi tersebut akan dirangkum dalam sebuah buku dan diserahkan kepada Presiden RI serta pihak Danantara sebagai tawaran ide konkret.

Diskusi ini merupakan bagian dari roadshow di 10 kota besar di Indonesia, yang melibatkan tokoh nasional, pengamat kebijakan, dan akademisi lintas disiplin.