POJOKSATU.id, Kabupaten Subang - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat melakukan sensus ekonomi 2026 ke kediaman Gubernur Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan Kabupaten Subang, Minggu petang 21 Juni 2026.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus, mengatakan sensus yang dilakukan mendapat dukungan dari Gubernur.
Bahkan menariknya ada satu aplikasi sensus yang hanya ada di Jawa Barat.
"Karena ini satu-satunya di Indonesia, jadi di Jawa Barat ada namanya Jabar eco tech. Dimana Pak Gubernur menugaskan RT, RW dan seterusnya itu untuk melakukan eco tagging, pecatatan koordinat di tempat-tempat usaha," ujar Darius usai melaksanakan sensus secara langsung ke KDM sapaan akrabnya gubernur.
Jelasnya lagi, aplikasi tersebut akan menunjukan saat petugas mendapati warung di lingkup RT RW.
Selain itu akan terpantau toko atau usaha apapun yang ada di eco tag.
"Nah itu sangat mengudahkan kami. Dan dukungan seperti itu dilakukan kan jauh sebelum sensus tahun lalu. Jadi kami sangat terbantu. Dan hari ini Pak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota dan stakeholder, pimpinan BI, pimpinan Apindo, pimpinan OJK untuk hadir di Lembur Pakuan dan kita bersama-sama menandatangani komitmen. Bagi kami, data yang terupdate pasti akan membantu daerah," ucapnya.
Dengan demikian kata Darwis daerah tinggal membahas mekanismenya saja.
"Karena itu menyangkut administrasi keuangan, pelaksanaan sumber daya manusianya dan seterusnya. Tapi idenya Pak Gubernur menurut kami sangat masuk akal," tandasnya.
Darwis pun menyampaikan target sensus ekonomi di Jawa Barat itu minimal rencananya bisa mencatat 5,54 juta pelaku usaha dan sekitar 17,7 juta keluarga.
Pasalnya untundata itu terutama keluarga maka pihaknya akan mendatangi satu per satu keluarga.
"Karena jumlahnya sangat banyak, pelaku usaha jutaan, apalagi Jawa Barat kan penduduknya terbesar di Indonesia. Kami menarjunkan 40.573 petugas ke lapangan yang melakukan dor to dor. Bahkan kami juga menarjunkan pegawai organik BPS untuk mendukung di seluruh kabupaten, kota di Jawa Barat, di Indonesia juga," tuturnya.
Terkait usaha digital pun kata Darwis dengan sensus ekonomi ini akan terdata.
Bahkan usaha yang tanpa plang, sehingga saat masuk melakukan pendataan baru akan ketahuan ada usaha digital.
Darwis pun menjamin dengan demikian semuanya akan terdata dengan baik.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM menyampaikan sebagai kepala daerah itu harus membangun basisnya data sehingga bukan kira-kira alias perkiraan.
"Karena basisnya data, diperlukan data yang up to date. Data up to date ini kan memang APBN mengalami keterbatasan dan ada aturannya. Sensus penduduk kan 10 tahun sekali. Sedangkan penduduk dalam setiap hari berubah," tegas KDM.
KDM mencontohkan terkait Jawa Barat hari ini penduduknya 51,5 juta namun menurut dia sekitar 55 juta.
"Berani taruhan kalau di sensus. Nah ini kan perlu sensus. Sehingga saya ngusulin, bisa nggak sih Jawa Barat kan sudah ada pembiayaannya. Sensus penduduknya kalau nggak setahun sekali, setahun dua kali. Kalau nggak setahun dua kali, setahun sekali. Sensus ekonominya dibikin setahun sekali," harapnya.
Selain sensus penduduk juga sensus pertanianya dibikin setahun sekali.
Sehingga ketika nyusun APBD itu basisnya data bukan kira-kira.
"Selama ini kan uangnya dikit, terus datanya nggak punya. Semuanya udah dikira-kira, akhirnya banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan sensus. Misalnya gini, data sen. Data sen ini perlu loh setahun sekali atau setahun dua kali. Di data sebelumnya, dia belum termasuk miskin. Kemudian dia punya usaha, nilainya sebulan 10 juta misalnya pendapatan. Tiba-tiba kena stroke, berhenti, pasti jadi miskin atau cuci darah, pasti jadi miskin. Hari ini misalnya dia miskin, pendapatan di bawah 1 juta.Tiba-tiba besok dia bisa berusaha, berhasil. Atau misalnya dia menekuni bidang yang dia cepat bekerjanya. Bisa naikkan, itu kan harus terpantau dalam jawabannya," tutupnya.
