POJOKSATU.ID - Di tengah riuh rendah program pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, suara kritis muncul dari daerah Ciayumajakuning. Ketua Koordinator Wilayah Bolone Mase, Bisri, menyampaikan harapan besar kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik S. Deyeng, agar segera menertibkan praktik nakal dalam pelaksanaan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di lapangan.
Bisri menyoroti kasus nyata di lapangan, titik SPPG yang awalnya didaftarkan di Desa Jati Pancur, ternyata dipindahkan ke Desa Sindangkempeng, Kecamatan Greged. Pergeseran sejauh 3 kilometer ini dianggap tidak sesuai dengan koordinat awal yang sudah ditetapkan.
Menurutnya, hal semacam ini merugikan masyarakat karena manfaat program tidak sampai ke sasaran yang seharusnya.
Selain masalah lokasi, Bisri juga menyinggung soal distribusi dana. Ia mencontohkan, dari Rp10.000 yang seharusnya diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat), hanya sekitar Rp9.000 bahkan hanya sekitar Rp.8.000 yang benar-benar sampai. Begitupun untuk Balita dari yang Rp.8.000 hanya Rp.6.000 yang sampai ke KPM.
Baca Juga: WhatsApp Alami Gangguan Riwayat Obrolan di iPhone, Begini Cara Memulihkan Chat yang Hilang
“Kalau hilang Rp2.000 sampai 3.000 dikali ribuan bahkan jutaan KPM, kerugian itu jelas besar,” tegasnya pada Kantor Berita RMOLJabar, Minggu 5 Juli 2026.
Hal ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat agar dana benar-benar sampai ke masyarakat. Bisri mengusulkan agar dibentuk satgas pengawasan di tingkat kecamatan. Dengan adanya tim khusus, masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan pengaduan jika terjadi penyimpangan.
“Penertiban jangan hanya di atas, di bawah juga harus ada pengawasan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti efek domino dari praktik SPPG yang tidak sesuai aturan. Banyak pelaku usaha lokal seperti peternak ayam, pedagang telur, dan penjual buah-buahan di desa yang tidak mendapat manfaat. Justru mereka harus bersaing dengan harga barang yang masuk dari luar daerah. Padahal, menurut Bisri, arahan pemerintah jelas, bahan baku harus diserap dari lokal agar ekonomi desa ikut bergerak.
Baca Juga: BMKG Ungkap Es Abadi Papua Tinggal Hitungan Bulan, Indonesia Terancam Kehilangan Warisan Langka
Dengan dilantiknya Nanik S. Deyeng sebagai Kepala BGN, Bisri berharap ada langkah nyata untuk menertibkan titik-titik SPPG dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Program pemerintah itu bagus, tapi kalau di bawahnya tidak sesuai, manfaatnya jadi hilang,” katanya.
Program gizi nasional sejatinya dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama anak-anak dan ibu hamil. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, tujuan mulia itu bisa terhambat oleh praktik nakal di lapangan.
Harapan Bisri adalah agar kepemimpinan baru di BGN mampu menghadirkan perubahan nyata, sehingga program gizi benar-benar menyentuh akar rumput.***
