POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Ada tiga prioritas utama yang akan dilakukan oleh Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan, salah satunya yaitu masalah infrastruktur yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Pj Bupati Purwakarta Benni Irwan, saat diwawancara pojoksatu.id sempat bercerita tentang kenapa harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Purwakarta.
Permasalahan infrastruktur ini tidak lepas dari banyaknya pengaduan masyarakat di berbagai wilayah kecamatan, jalan di wilayahnya telah rusak parah.
“Baru dilantik jadi Pj Bupati, do media sosial (tiktok) banyak masyarakat yang mengucapkan selamat kepada saya. Tapi, setelah kalimat ucapan selamat disampaikan ada kalimat tambahan meminta agar memperbaiki jalan yang rusak,” kata Benni, kepada pojoksatu.id beberapa waktu lalu.
Kemudian untuk prioritas selanjutnya yaitu, mensukseskan Pemilihan Umum baik itu Pemilihan Legislatif maupaun Presiden yang akan digelar tahun depan.
“Memsuki tahun politik tentunya kita harus turut serta semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilu. Itu juga masuk dalam priotitas rencana kerja saya kedepan,” tambah Pj Bupati Benni, yang baru menjabat beberapa hari di Purwakarta.
Kemudian untuk prioritas kerja selanjutnya yaitu masalah inflasi, karena kondisi saat ini beberapa kebutuhan bahan pokok (beras) harganya mengalami kenaikan.
Sehingga, kita perlu memantau laju kenaikan perkembangan kebutuhan pokok ini yang akan memacu inflasi berdampak kepada daya beli masyarakat.
“Jangan sampai akibat inflasi yang terjadi saat ini, kebutuhan pokok (beras) di masyarakat menjadi langka. Kita akan pantau terus, agar ketersediaan bahan pokok untuk masyarakat terpenuhi,” beber Benni, menjelaskan.
Sosok Pj Bupati Purwakarta, Benni Irwan, yang baru saja menjabat sudah disodori seabreg Pekerjaan Rumah (PR) yang tentunya harus segera diselesaikan.
Adapun PR yang akan di prioritaskan itu meliputi masalah, Infrastruktur, mensukseskan Pemilu dan masalah Inflasi yang dipicu oleh naiknya kebutuhan bahan pokok.
Kemudian juga ada PR menertibkan aset berupa kendaraan dinas, disiplin pegawai dan kemudian juga masalah alokasi anggaran Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-P) yang belum di bagikan ke desa-desa.***




