POJOKSATU.ID — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan optimistis terhadap arah kebijakan ekonomi nasional yang disampaikan Presiden RI dalam pidato Rapat Paripurna DPR RI ke-19 terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Menurut Herman, pidato Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen strategis untuk melindungi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi negara.
“Saya sepakat dengan Presiden bahwa APBN bukan sekadar dokumen. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh sendi-sendi negara, dan alat untuk mensejahterakan rakyat,” ujar Herman dalam, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai target ekonomi yang dipatok pemerintah untuk tahun 2027 memang cukup menantang, namun tetap realistis apabila dibarengi strategi yang agresif dan konsisten.
Baca Juga: Narasi Menyudutkan Akun Media Cirebonberita Terancam Di Gugat
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 11,82–12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara diproyeksikan berada pada rentang 13,62–14,80 persen dari PDB. Adapun defisit pembiayaan diperkirakan berada di kisaran 1,8–2,4 persen dari PDB.
“Target pertumbuhan ekonomi tersebut tentu bukan hal mudah di tengah ketidakpastian global. Namun kami yakin pemerintah memiliki cara dan strategi yang agresif untuk mencapainya,” katanya.
Herman juga menyoroti target inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5–3,5 persen sebagai indikator stabilitas harga barang dan jasa. Di sisi lain, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 dinilai cukup adaptif terhadap dinamika ekonomi global.
Baca Juga: SPMB SMA-SMK Tanpa Jalur Zonasi, Begini Persyaratan dan Cara Daftar di Sekolah Maung Jabar 2026
Menurutnya, penguatan ekspor dan pengurangan ketergantungan impor menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia menilai pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi industri serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Selain itu, Herman menilai asumsi harga minyak mentah dunia pada level 70–90 dolar AS per barel masih realistis di tengah ketegangan geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah. Namun ia berharap harga energi global kembali stabil apabila situasi internasional membaik.
Ia juga mendukung langkah pemerintah mempercepat diversifikasi energi baru dan terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan pengolahan energi berbasis sampah.
Dalam kesempatan itu, Herman turut menyoroti pesan Presiden terkait pentingnya memperkuat sumber pembiayaan pembangunan nasional melalui optimalisasi komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan paduan besi.
Presiden disebut memperkirakan potensi devisa dari tiga sektor tersebut dapat mencapai 65 miliar dolar AS atau setara Rp1.100 triliun.
Tak hanya itu, Herman mendukung langkah pemerintah membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam, termasuk dugaan praktik under invoicing yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan merugikan negara hingga ratusan miliar dolar AS.
“Kalau ini benar terjadi, tentu tidak boleh dibiarkan terus menerus. Semua lembaga negara harus diperbaiki, termasuk tata kelola di Bea Cukai,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga tetap memberikan ruang besar bagi sektor swasta untuk berkembang.
Menurutnya, sejumlah perusahaan nasional telah berhasil menembus pasar global dan menjadi bukti bahwa kolaborasi pemerintah dan dunia usaha akan menjadi kekuatan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.***
