Pengumuman Keputusan Venue Piala Dunia 2020 Diundur

M Iriawan
M Iriawan.

POJOKSATU.id, JAKARTA – Pengumuman kepastian soal venue Piala Dunia 2020 ditunda. Seharusnya, pengumuman tersebut sudah bisa diperoleh dalam Kongres Tahunan PSSI hari ini (25/1).


Ketua Umum PSSI Moch. Iriawan menjelaskan, hal ini lantaran FIFA yang rencananya melakukan inspeksi venue sebelum kongres dilangsungkan mendadak membatalkannya. Bahkan, rencana waktu inspeksi mundur.

“FIFA kan mau lihat. Jadi, keputusan untuk venue (Piala Dunia 2020, Red) mundur Maret nanti,” katanya.

Iwan Bule ingin melakukan inspeksi dulu sebelum FIFA datang. Karena itu, dia ingin berkeliling ke 10 stadion yang diusulkan ke FIFA. Tidak hanya enam stadion seperti yang dijagokan.


“Maret itu diputuskan. Jadi, renovasi stadion harus ngebut. Teman-teman dari pemerintah setempat harus sudah siap renovasi stadion. Tidak hanya enam ya, tapi sepuluh stadion itu,” sambungnya.

Meski sudah direnovasi, belum tentu stadion yang diusulkan bakal terpilih. “Kan bukan salah kami (kalau tidak terpilih). Semua kan mau jadi venue piala dunia,” ujarnya.

“Kan ada alternatif enam, tapi tidak semua dipilih. Jadi, mesti harus ada cadangan. Sekali lagi bukan kasihan, tapi memang harus begitu. FIFA punya indikatornya. Jadi, tidak main-main,” tuturnya.

Jadi, lanjut Iwan Bule, dirinya sebetulnya cemas menunggu keputusan soal venue pada Maret mendatang. Dia takut renovasi stadion tidak selesai.

“Tapi, saya masih percaya. Saya juga sudah minta pemerintah untuk masuk ke tempat-tempat venue yang ditunjuk. Harus lihat ada lima lapangan latihan dekat dengan venue atau tidak. Kalau terlalu jauh, harus bangun lapangan. Satu lapangan mungkin nilainya Rp 5 miliar,” katanya.

Rancangan anggaran biaya (RAB) khusus Piala Dunia U-20 juga belum dibuat. Pihaknya masih berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait.

“Tapi, Sekjen (Ratu Tisha) sudah beberapa kali rapat dengan Sesmenpora untuk RAB itu. Masalah venue-venue nanti rapat lagi dengan para menteri. Tentu tak hanya masalah venue ya, masih banyak lagi. Akomodasi dan pengamanan kan juga perlu dibahas dengan kementerian lain,” terangnya. (jpc/pojoksatu)