Atur Gaji Pemain, SK 69 PSSI Terlambat dan Tidak Jelas

Presiden Persik Kediri, Abdul Hakim Bafagih. ft/jpnn
Presiden Persik Kediri, Abdul Hakim Bafagih. ft/jpnn

POJOKSATU.id, JAKARTA – Presiden Persik Kediri Abdul Hakim Bafagih menyoroti kebijakan gaji pemain maksimal 25 persen pada Oktober-Desember. Kebijakan itu dituangkan PSSI dalam surat keputusan (SK) bernomor SKEP/69/XI/2020.


Menurut Hakim, penerbitan SK itu terlambat dan harusnya bisa lebih cepat karena di dalamnya diatur besaran nominal gaji yang dibayar klub untuk pemain, ofisial, dan tim pelatih.

Dalam SK 69 PSSI itu, terhitung sejak Oktober sampai dengan Desember 2020, klub diizinkan membayar pemain, tim pelatih, dan ofisial sebesar 25 persen.


Besaran tersebut lebih kecil dibanding SK sebelumnya, di mana setiap kontestan diminta membayar gaji 50 persen.

“Semestinya SK diterbitkan lebih awal karena mengatur gaji Oktober. Sementara, kami baru menerima SK pada pertengahan bulan (November) ini,” kata Hakim, Kamis (19/11/2020), dikutip Pojoksatu.id dari JPNN.

Agar keterlambatan tak berulang ke sisi lainnya, salah satu yang jadi perhatian dari Hakim ialah terkait jadwal Liga 1 2020/2021.

Terkait jadwal ini juga tidak jelas dalam SK 69 tersebut. Hanya perkiraan mulai bergulirnya kembali Liga 2020 pada Februari.

Namun tidak ada jaminan dan ketegasan dari PSSI dan PT Liga Indonesia Baru akan kepastian kompetisi digulirkan sesuai perkiraan jadwal itu.

“Sampai sekarang PSSI dan PT LIB belum memberikan kepastian jadwal Liga 1. Meskipun kompetisi sudah ditetapkan dimulai Februari 2021, tetapi klub membutuhkan kepastian dan jaminan,” tuturnya.

Menurut Hakim, jangan sampai kejadian penundaan kompetisi Oktober lalu terulang kembali.

Download aplikasi PojokSatu.id, klik di sini

Belanja frozen food terbaik dan murah hanya ada di BozzFoods. Klik www.bozzfoods.com

(fat/pojoksatu)