POJOKSATU.ID – Proses pemekaran Kabupaten Bogor Barat kini bergerak dari wacana panjang menuju tahapan teknis dan terukur.

Pemkab Bogor menekankan kesiapan lahan, infrastruktur, dan administrasi sebagai kunci agar daerah otonomi baru dapat berfungsi optimal.

Hal itu disampaikan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, saat membuka Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB).

Baca Juga: Pagi - pagi Buta Mobil Bermuatan BBM Terbakar, Damkar Bergerak Cepat Selamatkan Sopir dan Padamkan Api

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung SBS Premier Venue Kecamatan Leuwiliang, Rabu, 17 Desember 2025.

Dalam forum tersebut, Rudy menekankan bahwa pemekaran tidak cukup hanya didorong oleh aspirasi, tetapi harus ditopang oleh kesiapan nyata di lapangan.

Pemkab Bogor, menurut Rudy, telah menyiapkan fondasi awal pemekaran dengan mengajukan permohonan lahan calon ibu kota Kabupaten Bogor Barat.

Baca Juga: Gus Ipul Umumkan Skema Bantuan Korban Banjir, Rp10 Ribu per Hari hingga Santunan Jutaan Rupiah

Hal itu disampaikan kepada PTPN sejak Agustus 2025 dan memperoleh persetujuan prinsip pada November 2025.

Lokasi calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai hasil kajian para tokoh wilayah Bogor Barat.

“Calon ibu kota tetap direncanakan berada di Kecamatan Cigudeg, sesuai keputusan dan kajian para tokoh Bogor Barat sebelumnya,” jelas Rudy.

Baca Juga: Tunjangan Profesi Guru Belum Cair Juga! TPG TW 3 dan 4 Kapan Cair? Banyak Guru Terjebak Masalah Data Lama

Selain kesiapan lahan, Pemkab Bogor juga memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah Barat.

Dalam sepuluh bulan terakhir, anggaran ratusan miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan jalan, permukiman, serta fasilitas dasar.

Termasuk pembukaan akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun belum tersentuh pembangunan.

Rudy menjelaskan, saat ini pemekaran Bogor Barat telah berada pada tahap Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).

Pemerintah daerah menargetkan penyelesaian administrasi dan penataan lahan pada 2026, dilanjutkan pembangunan sarana pemerintahan pada 2027.

Baca Juga: BRI Konsisten Ciptakan Nilai bagi Negara dan Pemegang Saham, Bagikan Dividen Interim Tahun Buku 2025

Hingga pusat pelayanan publik dan pemerintahan mulai beroperasi pada 2028.

Menurutnya, langkah bertahap tersebut dirancang untuk memastikan daerah baru nantinya mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal sejak awal.

Sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Barat Kabupaten Bogor.

Baca Juga: Target Tercapai, 24.457 Lulusan Perguruan Tinggi Lolos Magang Nasional Batch III, Tahun 2026 Bakal Dibuka Batch IV

Ketua KPP KBB, Yana Nurheryana, menilai pendekatan berbasis kerja nyata yang dilakukan Pemkab Bogor memberikan optimisme baru bagi masyarakat Bogor Barat.

Ia menyoroti mulai bergeraknya pembangunan di wilayah Nanggung dan Malasari yang selama ini dinilai tertinggal.

“Yang kami lihat sekarang adalah perubahan di lapangan. Pembangunan mulai berjalan dan direncanakan rampung pada 2026,” ujarnya.

Baca Juga: Dirut Bank Mandiri Turun Langsung, Pastikan Kesiapan Bantuan Bencana di Sumatera

Pemekaran Bogor Barat kini memasuki tahap teknis dengan perencanaan waktu yang jelas.

Pemda berharap perjuangan lebih dari tiga dekade ini berujung pada terbentuknya daerah otonomi baru yang siap melayani masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.***