POJOKSATU.id - Puluhan seniman di Kota Bogor menyuarakan sudut pandangnya dalam Pameran Seni Rupa 'Aku Akan Memilih' (AAM) di Gedung Eks Bakorwil Bogor pada 9-18 Desember 2023 mendatang, saat pesta demokrasi sedang hangat berlangsung di tanah air.

Karya-karya ini memberi ingatan pada kita yang menyoal hubungan seni dan demokrasi. Dua hal yang sebenarnya tidak pernah terlibat dalam pertentangan tetapi seolah dinilai berlawanan.

Seni dan demokrasi memiliki benang merah: kebebasan berpendapat. Pendapat melalui ekspresi karya, pendapat melalui parlemen. Keduanya adalah sumber kotak suara.

Ungkapan terkenal tentang seni dan demokrasi diutarakan John F Kennedy. “Seni adalah demokrat yang hebat,” tulisnya.

Bagi Kennedy, seni menimbulkan kejeniusan kreatif dari setiap sektor masyarakat, tanpa memandang ras atau agama atau kekayaan atau warna kulit.

Sebut saja singkatnya, bahasa seni adalah bahasa yang universal. Sehingga ia percaya bahwa seni dan demokrasi berjalan beriringan.

Baca Juga: Pameran Seni Rupa Aku Akan Memilih di Kota Bogor, Ruang Seni di Tengah Pesta Demokrasi

Konon itu sebabnya penyair, pelukis, musisi, arsitek, penulis, wartawan dan lain-lain sama pentingnya bagi kehidupan Amerika seperti halnya ilmuwan, politisi, kalangan militer dan pebisnis.

Seni dan demokrasi bersejajar disana dalam konteks kebebasan berekspresi.

Namun begitu, kehidupan seni dan demokrasi di negeri itu sebenarnya mengalami perjalanan dan tradisi panjang sebelum akhirnya dianggap mapan.

Presiden Buchanan pada tahun 1859, Harrison pada tahun 1891, dan Theodore Roosevelt pada tahun 1901 berusaha membentuk dewan seni nasional, tetapi rencana mereka tidak berhasil.

Jauh setelah itu, pada tahun 1929, pasar saham di Wall Street, New York, mengalami kejatuhan yang drastis. Kejatuhan ini menandai awal resesi ekonomi global yang berlangsung selama satu dekade lebih.

Baca Juga: Seniman Bogor Yana WS Pajang Es Krim di Pameran Seni Rupa Astra “Indonesian Dream”, Baca Masa Depan Indonesia

Krisis Berbuah Manis

Orkestra simfoni, museum, dan seniman perorangan saat itu bergantung pada sumbangan dari perusahaan dan yayasan swasta sepanjang krisis Amerika pada 1929 hingga sekitar tahun 1939.

Tetapi usai lolos dari masa resesi ekonomi di Amerika pada 1939, pemerintah dengan komitmen besar mempekerjakan ribuan penulis, musisi, pelukis, patung, dan seniman lainnya untuk mengerjakan proyek seni publik selama 9 tahun.

Program yang disebut Works Projects Administration (WPA) itu seiring semangat perang Amerika melawan kemiskinan, program pendidikan baru, dan peningkatan perawatan bagi orang lanjut usia.

Pada tahun 1965, Kongres membentuk National Endowment for the Arts (NEA). Misinya adalah untuk menumbuhkan keunggulan, keragaman, dan vitalitas seni di Amerika Serikat.

Baca Juga: Museum Macan di Jakarta Suguhkan Karya Seni Menarik dan Estetik yang Wajib Dikunjungi

Fungsinya, mungkin semacam lembaga kurasi yang kemudian dalam waktu bersamaan pemerintah membentuk Dewan Kesenian Nasional di Amerika sana.

Dewan kesenian ini merekomendasikan finalis hibah seni kepada ketua NEA untuk mendukung kekaryaan seni yang dianggap baru, inovatif dan unggul.

Dampak positifnya, proyek seni yang didanai pemerintah federal membantu meremajakan kawasan bisnis dan memikat wisatawan dan pembeli ke pusat kebudayaan.

Kita, Seni dan Demokrasi

Refleksi program WPA di Amerika sana menjadi menarik saat seniman Kota Bogor menggelar karyanya dan berusaha 'mendekatkan diri' dengan dunia demokrasi, dunia yang sebenarnya sudah lama digeluti seniman.

Sebutan mendekatkan diri mungkin lebih tepat diarahkan kepada sistem-sistem demokrasi yang sesungguhnya diharapkan menjadi representasi dari keterwakilan suara seniman.

Baca Juga: Wisata Galeri Indonesia Kaya di Jakarta Usung Konsep Edukasi Seni dan Digital

Sebagai pemilik suara, seniman adalah warga biasa yang hanya memiliki hak suara langsung saat menentukan anggota legislatif atau pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain dalam proses kekaryaan, menentukan pilihan adalah independensi lain yang secara etika tidak boleh disentuh oleh kepentingan politik tertentu.

Seniman juga tidak terlibat dalam keputusan politik, meski memiliki hak dalam referendum atau inisiatif rakyat.

Seniman juga mungkin belum secara maksimal diperankan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah semacam dengar pendapat atau ditampung suaranya sebagai konstituen dari para wakil rakyat.

Dalam konteks realita kehidupan berkesenian di Kota Bogor, kehendak seniman tidak secara langsung terlihat dalam karya-karya yang dihadirkan dalam pameran ini.

Baca Juga: Sosialisasikan Ganjar di Kabupaten Bandung, Ganjartivity Gelar Pertunjukan Seni Tradisional

Tetapi, dinamika pameran dengan memanfaatkan ruang-ruang yang ada dan perjalanan mereka selama menghidupkan kesenian di Kota Bogor nampaknya harus diterjemahkan lebih sensitif.

Kota Bogor, meski tak bisa sama dengan ruang dan waktu perjalanan kesenian di New York tetap memiliki kepantasan dan sudah waktunya memiliki galeri lukisan, ruang pertunjukan dan pusat kesenian lainnya yang sangat terbuka aksesnya untuk proses kekaryaan.

Seniman juga nampaknya tidak bicara langsung soal dukungan anggaran dari pemerintahan, sebagaimana sudah biasa mereka lakukan selama ini. Namun, sisi apresiasi dan penggalangan dukungan bisa menjadi alternatif dalam melahirkan karya-karya unggul.

Gambaran suara dalam karya tak sedikit pun bicara soal keluhan sulitnya membiayai penyelenggaraan kesenian atau berkesenian di Kota Bogor, tapi karya-karya menarik yang dilahirkan adalah sebuah pembuktian bahwa mereka bisa berbuat.

Baca Juga: Difasilitasi Pena Mas Ganjar, Pelukis Tuna Rungu Lukis Wajah Ganjar sebagai Bentuk Dukungan di Pilpres 2024

Fakta itu yang sebenarnya menjadi sebuah ajakan bagi sistem demokrasi untuk lebih mendekat pada karya-karya seniman, pembuat citra yang sejujurnya tanpa pencitraan.

Mendatangi pameran seni rupa Aku Akan Memilih adalah meraih pemahaman bersama tentang pentingnya budaya bersuara tanpa cibiran, yang diam tanpa keluhan, kritis tapi tidak menuntut, berharap tapi tidak berteriak, yang berani memilih karena mereka bukanlah kaum apatis.

Masih ada waktu bagi mereka yang menjadi perangkat demokrasi untuk membuka komunikasi, menyentuh nurani dan mendengarkan suara sunyi dalam riuh pesta demokrasi. ***