POJOKSATU.ID - Pemerintah semakin serius mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial.

Salah satu langkah strategis yang kini diterapkan adalah integrasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Digitalisasi ini dinilai mampu mengurangi keterlambatan penyaluran bantuan sekaligus menghemat anggaran negara hingga Rp100 triliun per tahun.

Selama ini, persoalan klasik bantuan sosial kerap berulang, mulai dari data ganda, ketidaktepatan sasaran, hingga keterlambatan pencairan.

Baca Juga: Ubah Limbah jadi Berkah, PKK Depok Resmi Emban Visi Duta SAE

Integrasi SIKS-NG dan KKS menjadi jawaban atas masalah tersebut karena seluruh proses, dari pendataan hingga penyaluran, terkoneksi dalam satu ekosistem digital yang terverifikasi.

SIKS-NG berfungsi sebagai basis data kesejahteraan sosial nasional yang memuat profil lengkap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Sementara KKS menjadi instrumen penyaluran bantuan non-tunai yang langsung terhubung dengan sistem perbankan.

Ketika keduanya terintegrasi, proses validasi data dapat dilakukan secara real time, meminimalkan kesalahan administrasi yang selama ini memperlambat pencairan.

Baca Juga: PKH 2026 Pakai DTSEN, Verifikasi 1–10 Januari, Penerima Baru Masuk, KPM Naik Kelas Siap Tersingkir

Dampak positif digitalisasi ini mulai terasa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor.

Dinas Sosial setempat mendorong masyarakat dan KPM untuk aktif memastikan data mereka akurat dan terbarui dalam sistem.

Bagi warga Bogor yang membutuhkan informasi atau pendampingan, Dinsos membuka layanan komunikasi melalui WhatsApp di nomor 0853-3339-5667.

Menurut evaluasi internal pemerintah, integrasi data ini tidak hanya mempercepat penyaluran bantuan, tetapi juga menutup celah kebocoran anggaran.

Dengan data yang lebih presisi, bantuan tidak lagi salah sasaran, sehingga efisiensi belanja sosial meningkat signifikan.

Angka penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp100 triliun per tahun mencerminkan besarnya dampak kebijakan digitalisasi ini.

Selain efisiensi anggaran, integrasi SIKS-NG dan KKS juga memperkuat transparansi.

Setiap tahapan penyaluran tercatat secara digital, memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga aparat pengawas.

Baca Juga: DPRD Depok Rancang Konsep Wisata Urban, Dorong Depok jadi Kota Singgah yang Seru

Bagi KPM, sistem ini memberikan kepastian waktu pencairan dan mengurangi ketergantungan pada proses manual yang rawan kendala.

Di Bogor, Dinas Sosial menekankan pentingnya peran aktif masyarakat.

KPM diminta segera melaporkan perubahan kondisi ekonomi, alamat, atau komposisi keluarga agar data di SIKS-NG tetap valid.

Ketepatan data menjadi kunci utama agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh mereka yang berhak.

Baca Juga: Bupati Tangerang Ajak Mahasiswa Jadi Motor SDM Unggul dan Pelopor Kepedulian Lingkungan

Ke depan, pemerintah menargetkan seluruh program perlindungan sosial terintegrasi penuh dalam sistem digital nasional.

Integrasi SIKS-NG dan KKS menjadi fondasi penting menuju penyaluran bansos yang cepat, tepat, dan akuntabel.

Dengan dukungan pemerintah daerah seperti di Bogor, transformasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga efisiensi keuangan negara.***