POJOKSATU.ID - Kabupaten Bogor mencatatkan prestasi nasional dalam pengendalian harga dan ketahanan pangan.
Sepanjang tahun 2025, Kabupaten Bogor tercatat sebagai daerah dengan penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) terbanyak di Indonesia, dengan total 755 kali pelaksanaan GPM bekerja sama dengan Perum Bulog dan instansi terkait.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bogor sebagai peringkat nomor satu nasional dalam pelaksanaan GPM, mengungguli kabupaten dan kota lain di berbagai provinsi.
Program ini dinilai efektif menjaga stabilitas harga pangan, khususnya menjelang hari besar keagamaan dan saat terjadi gejolak harga di pasar.
Baca Juga: Cuma Pencet Menu Event! Promo Tambah Daya PLN Diskon 50 Persen Berlaku Awal 2026
Gerakan Pangan Murah merupakan program strategis pemerintah untuk menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau langsung kepada masyarakat.
Melalui skema ini, Bulog menyalurkan komoditas utama seperti beras, minyak goreng, gula, dan bahan pangan lain dengan harga di bawah pasar.
Selama 2025, pelaksanaan GPM di Kabupaten Bogor tersebar merata di berbagai kecamatan.
Kegiatan ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, wilayah rawan inflasi, serta daerah dengan akses pasar terbatas.
Baca Juga: Promo Tambah Daya PLN Awal 2026 Diskon 50 Persen, Syaratnya Cuma Pernah Beli Token!
Intensitas pelaksanaan yang tinggi membuat dampak program ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dinilai berhasil memadukan peran lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, Bulog, hingga aparat kewilayahan.
Kolaborasi tersebut menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ratusan GPM dalam satu tahun anggaran.
Keberhasilan Kabupaten Bogor juga tidak terlepas dari kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, sehingga kebutuhan pangan menjadi isu strategis yang harus dikelola secara serius.
Dengan frekuensi GPM yang tinggi, tekanan inflasi pangan dapat ditekan secara konsisten sepanjang tahun.
Lalu bagaimana dengan tahun 2026?
Pemerintah daerah bersama Bulog memastikan program GPM tetap menjadi prioritas.
Baca Juga: CEK Penyebab TPG 100 Persen dalam THR dan Gaji 13 Belum Cair hingga 6 Januari 2026
Meski target resmi belum diumumkan, pelaksanaan GPM pada 2026 diproyeksikan akan tetap masif, dengan fokus pada wilayah padat penduduk dan daerah dengan potensi kerawanan pangan.
Selain menjaga keterjangkauan harga, GPM 2026 juga diarahkan untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah serta meningkatkan ketahanan pangan lokal.
Pemerintah daerah disebut akan terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.
Dengan rekam jejak 755 kali GPM sepanjang 2025, Kabupaten Bogor dinilai memiliki modal kuat untuk kembali menjadi daerah percontohan nasional dalam pengendalian harga pangan.
Baca Juga: Serius Atasi Sampah, 21 Sekolah di Bekasi Raih Adiwiyata hingga Nasional
Konsistensi program ini diharapkan mampu melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi.
Ke depan, Gerakan Pangan Murah tidak hanya dipandang sebagai program stabilisasi harga, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial di daerah.***