KPU Kabupaten Bogor Lantik 1.300 PPS untuk Pemilu 2024

KPU Kabupaten Bogor, melantik 1.300 PPS di Ciawi, Selasa (24/1).

POJOKSATU.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, melantik 1.300 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk bertugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di PT PMLI/Pelindo Pembelajaran dan Logistik Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, Selasa (24/1).


Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ummi Wahyuni menjelaskan, para petugas PPS akan bertugas di 435 desa/kelurahan se-Kabupaten Bogor, diharapjan dapat menciptakan pesta demokrasi yang aman, nyaman dan kondusif di Kabupaten Bogor.

“Kita punya 200 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 120 kesekretariatan dan 1.300 petugas PPS. Tersebar di 435 desa/kelurahan, untuk melakukan pantarlih, pemetaan TPS dan membantu verifikasi faktual,” kata Ummi.

Menurut Ummi, PPS memiliki tugas cukup berap, mengingat Kabupaten Bogor memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hampir 4 juta jiwa, menjadi yang terbesar di Indonesia. “Ini tantangan berat bagi KPU, maka kami memerlukan penyelenggara orang-orang yang memiliki 12 asas, mampu bersinergi dan solid serta taat aturan,” kata Ummi.


Sementara Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menjelaskan, untuk menyukseskan Pemilu 2024, memerlukan koordinasi yang tepat dari tingkat kabupaten hingga desa. “Untuk itu sosialisasi, pengamanan dan sistem pelaksanaannya harus lebih maksimal lagi,” kata Iwan.

Dirinya juga meminta kepada seluruh petugas PPS untuk aktif melakukan sinergi dengan seluruh petugas baik TPS hingga PPK guna menjaga kondusivitas pelaksanaan Pemilu 2024, serta meminimalisir terjadinya konflik dan gesekan terutama ditingkat TPS.

“Ini harus kita perhatikan, edukasi, literasi pemahaman tentang peraturan harus benar-benar massif dilakukan, bahkan berikan buku saku supaya lebih paham,” kata Iwan.

Beberapa tugas PPS antara lain, menyiapkan dengan baik semua peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk proses pemungutan suara, menjamin aksesibilitas bagi pemilih dengan keterbatasan fisik atau non-fisik.

Kemudian memastikan daftar pemilih valid dan update, melaksanakan proses pemungutan suara sesuai peraturan, aman dan tertib, mengawasi ketat terhadap aktivitas yang tidak sah dan menjaga kerahasiaan data pemilih.

(Rishad Noviansyah/Pojokbogor)