Ketua DPRD Minta Pemkab Bogor Putus Kontrak Kontraktor Lamban

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

POJOKSATU.id, Bogor – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memutus kontrak para penyedia jasa konstruksi, jika tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak berlaku.


“Misalnya kontrak berakhir 26 Desember, tapi pekerjaan belum selesai. Sudah putus kontraknya. Jangan diberi perpanjangan waktu 50 hari. Karena nanti kebiasaan tidak tertib administrasi,” tegas Rudy, Selasa (6/12).

Menurut Rudy, untuk sisa pekerjaan bisa dilelangkan kembali pada APBD perubahan di tahun berikutnya, dengan kontraktor baru dengan harapan, hasil pekerjaan dan durasi pekerjaan sesuai perencanaan.

Baca Juga : Terkait Protes Peserta Tak Lolos Seleksi Dewas Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Komisi II DPRD Sebut Proses Sesuai Prosedur


Selain itu, Rudy juga meminta Pemkab Bogor untuk mulai menyiapkan dokumen lelang pekerjaan yang akan dikerjakan tahun 2023, mulai Desember 2022. Hal ini dilakukan, untuk mengantisipasi mepetnya waktu jika dilakukan pertengahan tahun.

“Selama ini kan sudah terbiasa baru masuk lelang itu di pertengahan tahun. Sehingga, pekerjaan di lapangan baru mulai di tiga bulan terakhir. Ini riskan karena Bogor ini sering hujan kalau akhir tahun, sehingga juga mengganggu pekerjaan,” kata Rudy.

Sementara Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Teuku Mulya menambahkan, program luncuran ditiadakan, sehingga jika masih ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai hingga akhir Desember 2022 maka akan diputus kontrak atau tidak akan diberi kesempatan.

“Kalau pun ada luncuran itu harus mendapatkan rekomendasi dari APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah, red). Jadi nanti APIP melakukan review dan melalukan penilaian terlebih dahulu kepada pekerjaan yang sedang dilaksanakan,” kata Teuku.

Baca Juga : APBD 2023 Kabupaten Bogor Sah Jadi Rp9,1 Triliun, Rp365 Miliar untuk Gaji P3K

Namun kemungkinan besar hal tersebut sulit untuk dilaksanakan. Sebab, lanjut Teuku, Pemkab Bogor berkomitmen untuk lebih tertib administratif. Sehingga batas waktu seluruh pekerjaan harus selesai pada akhir tahun.

“Jadi kalau ada pekerjaan yang belum selesai dan nilai pekerjaannya masih besar maka akan dilelangkan pada APBD perubahan,” ungkapnya. (Rishad Noviansyah/Pojoksatu)