Dinkes Kabupaten Bogor Gelar Publikasi Status Gizi Balita Percepat Pengentasan Stunting

Dinkes Kabupaten Bogor, menggelar Pertemuan Publikasi Status Gizi Balita tingkat Kabupaten Bogor 2022, Kamis (1/12). 

POJOKSATU.id, BOGOR – Dinkes Kabupaten Bogor, menggelar Pertemuan Publikasi Status Gizi Balita tingkat Kabupaten Bogor 2022 di Hotel M-One, Kecamatan Sukaraja, Kamis (1/12).


Pertemuan yang digelar Dinkes Kabupaten Bogor tersebut dihadiri selurus puskesmas, perangkat desa hingga kecamatan, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring.

Selain itu, pertemuan ini menghadirkan Guru Besar Gizi Masyarakat IPB University, Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan sebagai narasumber dari kegiatan yang diinisasi oleh Dinkes Kabupaten Bogor.

BACA JUGA : Sentra Medika Hospital Cikarang Dinilai Buruk, Pasien Kecelakaan Positif Covid-19 Tak Dirawat Maksimal Hingga Meninggal


Kepala Dinkes Kabupaten Bogor, drg. Mike Kaltarina, MARS menjelaskan, Kabupaten Bogor dipilih pemerintah pusat menjadi salah satu daerah sebagai lokus intervensi stunting sejak 2019.

Karena, dari 160 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Bogor memiliki angka stunting cukup tinggi. Sehingga, Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah prioritas untuk dilakukan percepatan pengentasan stunting.

“Angka stunting Kabupaten Bogor cukup tinggi berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013. Penentuan lokus sebagai upaya percepatan, bertujuan untuk penajaman sasaran wilayah penanganan stunting serta mempermudah koordinasi dan pelaksaan pilar penanganan stunting,” jelas Mike.

BACA JUGA : Pengamat Ini Tetap Ngotot Sebut Reuni 212 Sebagai Agenda Politik, Atribut dan Sejenisnya Bakal Jadi Sorotan

Selain itu, Dinkes Kabupaten Bogor telah memasukkan peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.

Mike mengungkapkan, salah satu indikator tercapainya target tersebut yakni menurunnya prevalensi stunting bali hingga 12,83 persen pada 2023. Untuk mencapainya, telah dicanangkan Gerakan Bogor Bebas Stunting (Gobest) di tahun 2023.

Menurutnya, upaya penurunan stunting akan lebih efektif bisa intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegrasi atau terpasu dengan melaksanakan 5 pilar dan 8 aksi integrasi.

BACA JUGA : Di Usia ke-11 JBA Jajaki Jenis Unit Lelang Baru dan Raih Sertifikasi ISO

Pilar pertama yakni komitmen dan visi pimpinan yang ditunjukkan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nomo 444/127/KPTS/PERUU/2022 tentang pembentukan TPPS Tingkat Kabupaten Bogor, sebagai payung hukum kedudukan dan peran dari masing-masing organisasi perangkat daerah, unsur akademisi, organisasi profesi dan unsur kemasyarakatan.

“Peran kecamatan dna desa pun penting. Maka mereka harus membentuk TPPS sesuai amanat Perpres Nomor 72 tahun 2021,” kata Mike.

Lebih jauh, Mike menjelaskan, terdapat 8 aksi integrasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai Bogor Bebas Stunting pada 2023. Di antaranya, kegiatan yang baru dilaksanakan yakni Publikasi Status Gizi Balita, untuk memperoleh data prevalensi status gizi balita terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan dan desa.

“Sehingga, hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan anak di bawah lim tahun serta publikasi status gizi balita digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah masyarakat, dalam gerakan pencegahan dan penurunan stunting,” kata Mike.

Mike mengungkapkan, hasil pengukuran status gizi di Kabupaten Bogor pada 2022, menunjukkan adanya penurunan kasus dan persentase balita dengan berat kurang, balita dengan perawan pendek dan balita dengan gizi kurang.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada organisasi perangkat daerah dan unsur masyarakat yang telah konsisten melaksanakan kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bogor,” ungkap Mike.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Aspem Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Hadijana, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Burhanudin mengungkapkan, pemerintah pusat telah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024, target Provinsi Jawa Bart 17,2 persen.

Sedangkan angka stunting di Kabupaten Bogor ditarget turun 12,83 persen pada 2024. Menurutnya, Pemkab Bogor berkomitmen untuk melakukan intervensi stunting secara menyeluruh demi mencapai Bogor Bebas Stunting.

Hadijana mengungkapkan, dalam upaya percepatan penanganan dan penajaman sasaran stunting, pada 2020 telah ditetapkan 38 desa di 14 kecamatan, kemudian 68 desa di 26 kecamatan serta 104 desa di 34 kecamatan, sebagai lokus fokus intervensi stunting.

“Penanganan stunting di Kabupaten Bogor dilakukan melalui intervensi spesifik, seperti imunisasi, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta pemantauan pertumbuhan dan intervensi sensitif, seperti penyediaan air bersih, perbaikan sanitasi, peningkatan pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesetaraan gender,” jelas Hadijana dalam pertemuan yang digelar Dinkes Kabupaten Bogor,

(Rishad Noviansyah/Pojokbogor/*)