Aspindo Tolak Mentah Rekomendasi Pemkot Soal Kenaikan UMK 2023 Kota Bogor Hanya 7,14 Persen

Ilustrasi UMK 2023 Kota Bogor

POJOKSATU.id, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto telah menandatangani kenaikan Upah Minimum Kota atau UMK 2023 Kota Bogor yang nantinya akan direkomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat.


Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sendiri merekomendasikan UMK 2023 Kota Bogor naik menjadi 7,14 persen.

Persentase itu membuat UMK 2023 Kota Bogor menjadi Rp 4.639.429,39 yang tadinya berada di angka Rp. 4.330.249,57.

BACA JUGA : Pengusaha Keberatan UMP 2023 Naik 10 Persen, DPR Persilahkan Gugat ke Jalur Hukum


Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Kota Bogor Sukoco mengaku keberatan dengan rekomendasi 7,14 persen tersebut.

Jika dihitung, kenaikan itu secara rinci berkisar diangka Rp 309.179,82 rupiah.

“Ya kami keberatan dengan penerapan Permenaker itu. Kita masih bertahan di PP 36 Tahun 2021,” kata Sukoco saat dihubungi, Kamis (1/12/2022).

BACA JUGA : Kota Bekasi Gunakan Formulasi Permenaker Nomor 18 2022 untuk Rumuskan UMK 2023

Dalam PP Nomor 36, sambung Sukoco, pihaknya masih bisa realistis dengan skala kenaikan upah.

Sukoco menjelaskan, persentase yang saat ini menggunakan rumus formula karena hadirnya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, terlalu memberatkan kepada pihak pengusaha.

Sukoco menggambarkan, sikap keberatan itu dilihat dar kondisi saat ini, terutama padat karya yang sedang dihadapkan dengan tantangan resesi global.

BACA JUGA : Permenaker Nomor 18 Jadi Acuan Kenaikan UMK Kabupaten Bekasi

“Karena kondisi kita ya terutama yang padat karya sangat berkurang sekali orderannya tahun ini dengan kondisi ekonomi global. Sehingga keberatan sekali kalau misalnya kenaikannya sampai 7. Jangan kan 7, naik 4 persen aja sudah berat,” jelasnya.

Pihaknya, akan tetap bertahan dengan PP Nomor 36 Tahun 2021 tanpa berpatokan dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

“Dengan kenaikan ini otimatis nanti kami akan menggugat dengan Aspindo Pusat, masih menunggu gugat, untuk membatlkan permenaker, kemungkinan kalau selama menggugat mungkin kita wait and see lah, kalau misalnya SK Gubernur dan menaker ya menang kita ya otomatis kita kembali ke PP 36,” jelasnya.

Sukoco menggambarkan, jika dinominalkan sesuai tuntutan dan menggunakan PP Nomor 36, pihaknya memiliki skalah upah tersendiri terhadap kenaikan UMK.

Kenaikan UMK 2023 Kota Bogor ini diusulkan Apindo dengan persentase sekitar 4 persen.

Jika dinominalkan, idealanya UMK 2023 Kota Bogor yang diusulkan oleh Apindo ini berkisar di angka Rp 100 ribu.

Angka yang memang dirasa ideal bagi pengupahan yang saat ini tetap dipertahankan oleh Apindo itu sendiri.

Bahkan, diakui Sukoco, pihaknya menawarkan untuk tidak mengikuti acuan manapun ketika menentukan skala kenaikan upah.

“Kita kemarin sempat nego. Udah lah kita gaakan ikut PP 36 dan juga permenaker 18 tahun 2022. Kita bikin sendiri aturannya dan negonya itu dibawah lima persen. Serikat pekerja kan gamau. Mereka inginnya ikut Permenaker. Karena kalau ikut kita nilainya kecil,” jelasnya.

Meski begitu, Apindo menyatakan sikapnya untuk bersikap tegas dengan menganut PP Nomor 36 tadi soal UMK 2023 Kota Bogor. “Iya betul. Karena memang ini amanah dari Apindo pusat. Kita bertahan di PP 36 itu. Secara legal itu masih bisa dipegang,” tandasnya.

(Adi Wirman)