Kontraktor Gedung Diarpus Kota Bogor Baru Separuh Bayar Utang, Pemegang Proyek Bermasalah Siap-siap Diblacklist

Pembangunan Gedung Diarpus Kota Bogoe eks DPRD Kota Bogor. Foto/IST

POJOKSATU.id, BOGOR – PT Artikon Dimensi Indonesia selaku kontraktor proyek pembangunan gedung Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Diarpus Kota Bogor wajib mengembalikan pembayaran Rp 600 juta ke Pemerintah Kota Bogor.


Hal ini menyusul adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada proyek gedung Diarpus dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor 2021.

Diarpus Kota Bogor menyebut pihak kontraktor sudah membayar Rp 250 Juta dari total Rp600 juta.

BACA JUGA : Diarpus Kota Bogor Klaim Telah Tindaklanjuti Hasil BPK, Kadis Beri Tanggapan


“Sudah Rp250 juta, tinggal Rp 350 juta lagi. Target sampai Desember 2022 mereka akan melunasi,” Kepala Diarpus Kota Bogor, Agung Prihanto, Kamis (06/10/2022).

Agung mengaku, sampai saat ini pihak ketiga masih koperatif dan melakukan pembayaran setiap bulan.

“Alhamdulillah, komunikasi jalan terus,” ungkapnya.

BACA JUGA : Formasi Desak Kejari Kota Bogor Proses Temuan BPK Soal LKPD Kota Bogor 2021

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mendorong agar Pemkot terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi maupun temuan BPK.

Jika sampai hari ini belum selesai semua, masih kata Atang, maka harus terus ditindaklanjuti sebagai bentuk kepatuhan atas rekomendasi BPK.

“Jika sampai batas waktu yang ditentukan ternyata belum selesai, maka bisa dilanjutkan dengan tindaklanjut yang telah diatur dalam regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

BACA JUGA : DPRD Kabupaten Bogor bakal Tindaklanjuti Seluruh Rekomendasi dari BPK Jawa Barat

Selanjutnya, sambung Atang, Pemkot juga bisa mengevaluasi pihak ketiga yang performancenya buruk, apalagi sering bermasalah, untuk diberikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada.

“Termasuk salah satunya dengan blacklist agar tidak terulang permasalahan yang sama di waktu-waktu ke depan,” katanya.

Pembangunan gedung Diarpus Kota Bogor di eks DPRD Kota Bogor kembali menjadi sorotan lantaran adanya pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan.

(Adi Wirman)