Sejumlah Kades di Bogor Ancam Tutup Pelayanan Gegara Pendapatan Berkurang

Ilustrasi pajak. IST

POJOKSATU.id, BOGOR – Alokasi dana Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah (BHPRD) Kabupaten Bogor, tiba-tiba dipermasalahkan oleh sejumlah kepala desa atau kades di Bogor. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Bogor baru saja menerbitkan peraturan baru, untuk menjadi landasan pembagian BHPRD.


Sedikitnya, 29 kades di Bogor mengadu ke DPRD Kabupaten Bogor pada Senin (26/9), mengenai berkurangnya pendapatan desa, jika Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 70 tahun 2022 tentang BHPRD diterbitkan sebagai pengganti Perbup Nomor 59 tahun 2022.

Beberapa kades di Bogor bahkan mengancam untuk menghentikan aktifitas pelayanan desa, dengan alasan tidak memiliki dana operasional lantaran berubahnya pembagian BHPRD.

“Karena tidak adanya dana operasional, kemungkinan kantor desa akan tutup. Apalagi kita ada kewajiban memberikan intensif, biaya listrik, internet, ATK dan lainnya,” kata Kepala Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup, Wawan Kurniawan.


BACA JUGA : Serba Serbi Pajak: Fungsi, Ciri, Manfaat dan Cara Mudah Lapornya

Sementara Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Gandi Putra menjelaskan, dalam Perbup Nomor 70 tahun 2022, mengatur metode perhitungan baru dalam distribusi BHPRD.

Gandi menerangkan, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa.

Sehingga, penerimaan BHPRD dipengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedunga (PBG).

BACA JUGA : e-Billing Pajak: Aplikasi Bayar Pajak Online Begini Cara Membuatnya!

“Sehingga penerimaan BPHRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya,” ujar Gandi.

Gandi menjelaskan, BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target.

Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional.

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, BHPRD yang dibagikan tahun 2022 adalah yang tertinggi.

BACA JUGA : Ingin Lapor PPN dengan Praktis, Klikpajak.id Memberi Anda Solusinya

Bappenda juga telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222.435.091.990. Artinya, meningkat sebesar Rp56.280.433.281 dibanding tahun 2021.

“Jadi ditetapkannya Perbup Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan. Setelah dievaluasi memang ada yang perlu dikoreksi. Pemda tetap berkomitmen pendistribusian BPHRD ini sesuai haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Ke depan, Bappenda juga bakal membuat aplikasi perhitungan BHPRD sehingga desa bisa mengakses dengan mudah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, desa juga diharapkan ikut aktif mengenal potensi pajak dan retribusi daerah.

“Kita berharap itu dan kades di Bogor melaporkan adanya potensi pajak daerah di wilayah desa kepada pengelola pajak daerah. Desa juga diharapkan mengimbau para wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya,” tandas Gandi.

Desa Sudah Bisa Ajukan Pencairan BHPRD 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Reynaldi meminta para kepala desa (kades) untuk melengkapi persyaratan pencairan BHPRD 2022. Tujuannya, agar BHPRD bisa segera dicairkan dan pemerintah desa bisa menggunakannya dengan maksimal.

“Mekanisme pencairannya salah satu syaratnya adalah tahap 1 sudah dilaksanakan dan laporannya sudah masuk ke DPMD sebagai salah satu syarat untuk pencairan tahap kedua. Jadi Perbup yang sekarang berlaku itu bisa jadi dasar untuk pencairan tahap berikutnya,” ujar Reynaldi.

Untuk itu, bagi desa yang sudah merencanakan pencairan, bisa langsung melakukan mekanisme permohonan pencairan. Saat ini, sudah ada beberapa desa yang sudah memulai proses tersebut.

“Mekanisme pencairan itu sebenarnya ke BPKAD, tapi kita akan membantu menghimpun. Kita sambil melihat apakah persyaratannya sudah cukup atau kurang. Setelah beres semua kita sampaikan ke BPKAD dan jika memenuhi syarat akan langsung dikirim ke rekening desa,” terangnya.

Untuk itu, Reynaldi mendorong para kades di Bogor agar segera menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. “Jadi sudah mulai bisa mengajukan sejak sekarang, tak perlu menunggu. Yang penting syaratnya lengkap nanti bisa segera dicairkan,” tandasnya.

(Rishad Noviansyah/Pojokbogor)