Jelang Sidang Vonis Ade Yasin, Hakim Diminta tidak Abaikan Fakta Persidangan

Pakar Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor, Dr Asmak UI Hosnah.
Pakar Hukum Universitas Pakuan Kota Bogor, Dr Asmak UI Hosnah.

POJOKSATU.id, BOGOR – Jelang sidang Ade Yasin, Bupati Bogor nonaktif, atas dugaan suap auditor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jumat (23/9), pengamat hukum mewanti-wanti majelis hakim agar tidak mengabaikan fakta persidangan dalam menjatuhkan vonis.


Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Dr Asmak Ul Hosnah mengatakan, majelis hakim yang diketuai Hera Kartiningsih, sebaiknya tidak mengesampingkan keterangan puluhan saksi selama sidang Ade Yasin.

“BAP bisa dicabut, sementara fakta-fakta persidangan itulah yang real. Fakta di persidangan itu tidak bisa dicabut kembali, intinya lebih kuat keterangan-keterangan di persidangan dari pada BAP,” kata Asmak terkait jelang sidang Ade Yasin, Rabu (21/9).


BACA JUGA : Analisa Pengamat Soal Perseteruan Demokrat-PDIP, Gimmick Jelang Pilpres

Pasalnya, tuntutan yang dibuat jaksa untuk terdakwa Ade Yasin tetap berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) para saksi dan terdakwa lain.

Keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan jaksa bahkan tidak disertakan dalam materi tuntutan.

“Seperti jaksa yang tidak menggunakan saksi ahlinya dalam tuntutannya. Itu juga patut dipertanyakan kenapa?” kata Dr Asmak.

BACA JUGA : Lagi-lagi Dugaan Pecehan Seksual di Bogor, Siswi Dipegang Dadanya Saat Urus Administrasi

Menurutnya, majelis hakim dalam memberikan vonis juga harus meneliti dari segala aspek, mulai dari barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, dan lain-lain, karena berkaitan dengan upaya penegakkan hukum.

“Karena lebih baik membebaskan 1.000 orang, daripada mempidana satu orang yang tidak bersalah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pasal yang digunakan jaksa dalam menuntut terdakwa Ade Yasin, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

BACA JUGA : Temu Alumni IAIN-UIN Alauddin Bakal Hadirkan Tokoh Nasional

“Kalau itu memang tidak terbukti tetapi tetap dipaksakan jaksa, dan kemudian jaksa menuntut tiga tahun untuk perbuatan penyuapan, itu saya rasa ada keraguan di sana,” kata Dr Asmak.

Seperti diketahui, majelis hakim akan membacakan vonis kepada terdakwa Ade Yasin pada sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Jumat, 23 September 2022.

Kuasa Hukum Ade Yasin, Dinalara Butarbutar meyakini majelis hakim akan objektif dalam memberikan putusan sidang Ade Yasin.

Pasalnya, tiga terdakwa pegawai Pemkab Bogor pun sudah mengaku di persidangan bahwa tidak mendapat perintah dari Ade Yasin dalam melakukan dugaan suap.

Ia menyebutkan, tim penasehat hukum Ade Yasin dengan tegas akan melakukan upaya hukum lainnya jika hakim memutuskan kliennya bersalah meski hanya dengan menjatuhkan hukuman kurungan satu hari.

“Terdakwa dituntut satu hari pun kami akan tetap melakukan pembelaan upaya hukum, karena terdakwa tidak bersalah, dan terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana korupsi,” kata Dinalara yang merupakan Direktur LBH Bara JB (Barisan Relawan Jalan Perubahan).

Selama sidang Ade Yasin tidak ada satu alat bukti pun yang dimiliki jaksa untuk membuktikan keterlibatan Ade Yasin.

Pasalnya, Ade Yasin tidak terjaring operasi tangkap tangan (OTT), melainkan dijemput di kediaman untuk dimintai keterangan atas penangkapan beberapa pegawai Pemkab Bogor.

“Karena memang fakta dalam sidang Ade Yasin, terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan dan tidak sedang melakukan tindak pidana. Penjemputan yang dilakukan kepada terdakwa tertanggal 27 April 2022 dinihari pukul 03.00 WIB di kediamannya hanya untuk dimintai keterangan,” kata Dinalara.

(Rishad Noviansyah/Pojokbogor)