275 Bidang Tanah Sekolah di Kabupaten Bogor Masih Bodong

Ilustrasi sertifikat tanah. IST

POJOKSATU.id, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mencatat ada sekitar 275 bidang tanah sekolah di Kabupaten Bogor yang belum memiliki sertifikat alias bodong.


Dari total jumlah sekolah di Kabupaten Bogor tersebut, diantaranya terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, WR Pelitawan menerangkan, seluruh aset di Kabupaten Bogor ditargetkan tersertifikasi pada 2024.


“SD dari 1.537 bidang, 1.307 di antaranya telah bersertifikat. Sementara SMP, dari 107 bidang 62 sudah bersertifikat. Kita targetkan, semuanya bersertifikat tahun 2024,” kata Pelitawan, Rabu (21/9).

BACA JUGA : 2.331 Bidang Aset Pemkab Bogor Sampai Sekarang Belum Bersertifikat

Pelitawan menerangkan, hingga 31 Agustus 2022 dari 5.762 bidang tanah aset Pemkab Bogor, 3.341 bidang tanah telah bersertifikat.

“Masih ada 2.331 bidang lagi, termasuk tanah sekolah itu. Kita selesaikan baik lewat program PTSL maupun pensertifikatan reguler,” kata dia.

Dalam program pensertifikatan secara reguler, Pemkab Bogor menargetkan 1.000 bidang dapat disertfikasi setiap tahun ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BACA JUGA : Pemkab Bogor Target Habiskan Anggaran Samisade Dalam Tiga Bulan, Total Ada Rp 395 Miliar

“Untuk sertifikasi aset ini, kita kan sinergi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP). Mereka juga mengindentifikasi aset-aset lalu berkoordinasi dengan BPN lalu kami bidang aset yang mencatat,” kata dia.

Pelitawan mengakui, Pemkab Bogor sedikit kesulitan dalam mensertifikasi PSU dari pengembang perumahan yang ada sebelum tahun 2012. Pasalnya, Pemkab Bogor kesulitan untuk mencari pengembang.

BACA JUGA : Pemkab Alokasikan Rp14 Miliar untuk Subsisi Kenaikan Harga BBM di Kabupaten Bogor

“Tapi sejak terbit Perda Nomor 7 tahun 2012, PSU yang diserahkan ke pemda sudah bersertifikat, menyusul sekolah di Kabupaten Bogor. Nah kita yang kejar di bawah tahun 2012 itu. Tapi kita juga ada program penetapan PSU terlantar, sehingga jika pengembangnya tidak merespon ketika dihubungi, bisa diambil sepihak oleh pemda,” jelasnya.

(Rishad Noviansyah/Pojokbogor)