Komisi I DPRD Kota Bogor Puji Bima Arya Temui Menteri PANRB Cari Solusi Atasi Tenaga Honorer, Ini Hasilnya

Safrudin Bima, Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor.

POJOKSATU.id, BOGOR – Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima memuji langkah Wali Kota Bogor Bima Arya yang menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi mengatasi masalah honorer.


Menurut Safrudin Bima, langkah Bima Arya searah dengan keinginan Komisi I DPRD Kota Bogor yang bertekad menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

“Apa yang dilakukan walikota itu sangat bagus dan sesuai dengan yang kami suarakan selama ini di Komisi I,” ucap Safrudin Bima, Selasa (13/9).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyatakan Komisi I sudah jauh-jauh hari menyikapi rencana penghapusan honorer 2023 sebagaimana diatur dalam PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Dalam PP 49 disebutkan pemerintah daerah diberikan waktu hingga 23 November 2023 untuk menyelesaikan permasalahan honorer.

BACA : Jangan Kaget Formasi PPPK 2022 Berubah Lagi, Berkurang Setengah

Setelah 23 November 2023 tidak ada lagi lagi yang namanya tenaga honorer atau non ASN di instansi pemerintah. Yang ada hanya PNS dan PPPK.

“Komisi 1 DPRD Kota Bogor sudah merespon jauh-jauh hari terkait pemberlakuan PP 49. Bahkan kami sudah mengundang Badan Kepegawaian Daerah untuk berdiskusi dan mencari jalan keluar,” kata Safrudin.

Menurut Safrudin, kedatangan Bima Arya ke Kementerian PANRB membawa angin segar dalam menyelesaikan permasalahan honorer di Kota Bogor.

“Alhamdulillah Pak Wali sudah menemui Menpan RB dan kita berharap ada jalan keluar terbaik,” ucapnya.

BACA : 6 Kategori Honorer Diangkat PPPK 2022 Tanpa Tes, Poin 5 dan 6 Tidak Aman

Menurutnya, ada 2 hal yang harus dipastikan dalam menyelesaikan permasalahan honorer yang terancam dihapus pada November 2023.

“Pertama, bagamainan nasib honorer yang lebih banyak jumlahnya dari ASN. Kedua, kebutuhan pegawai dalam memenuhi layanan publik di setiap daerah,” tandas Safrudin.

Seperti diketahui, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengundangAsosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk membahas permasalahan honorer.

Pertemuan Azwar Anas dengan perwakilaan kepala daerah seluruh Indonesia dilakukan di Ruang Rapat Sriwijaya Kementerian PANRB, Jakarta, Senin 12 September 2022.

“Kami sepakat mencari solusi terbaik masa depan tenaga honorer se-Indonesia, kami perjuangkan semaksimal mungkin Insya Allah ada titik temu,” ucap Bima Arya selaku Ketua Apeksi, usai pertemuan.

BACA : Kocak! Bima Arya Usulkan Moratorium Honorer Tapi Punya Honorer Sangat Banyak, Jumlahnya Melebihi PNS

Menurut Bima Arya, dalam pertemuan itu Kementerian PANRB, Apeksi, Apkasi dan Appsi sepakat untuk membentuk tim kecil.

“Tim kecil dibentuk untuk menyamakan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer, serta mendorong masing-masing instansi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan proses pemetaan, validasi data, penganggaran dan siapkan peta jalan yang realistis. Semoga Allah mudahkan,” tandas Bima Arya, dikutip dari akun Instagramnya, Selasa 13 September 2022. (rifky/pojoksatu)