Sidang Kirab Remaja Cileungsi Bogor Tertunda, Hakim Bingung Gegara Nama Pengacara Penggugatnya tidak Tercantum dalam Surat Kuasa

Ilustrasi hukum.

POJOKSATU.id, BOGOR – Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Cibinong, Kabupaten Bogor, menggelar sidang pertama terkait gugatan tanah Kirab Remaja Cileungsi yang merasa dirugikan akan adanya pendataan penerima sertifikat penggunaan tanah, Kamis (18/8/2022).


Dalam sidang gugatan sidang Kirab Remaja Cileungsi itu, majelis hakim yang diketuai oleh Zulkarnaen Wahyu, memutuskan untuk menunda selama satu minggu, karena kuasa penggugat diminta melengkapi data KTP ke-35 penggugat.

Koordinator kuasa hukum tergugat, Sarmanto Tambunan menjelaskan, penundaan sidang ini karena salah satu yang mengaku pengacara tanah Kirab Remaja yang juga sebagai penggugat tidak dapat ikut persidangan, sebab namanya tidak tercantum dalam surat kuasa.


“Sebagai kuasa hukum maka namanya harus tercantum dalam surat kuasa tidak bisa masuk meyelundup diam diam dalam acara persidangan seperti tadi” menurut Sarmanto saat di wawancarai sesudah sidang di tutup, Kamis (18/7) siang tadi.

Menurut Sarmanto, sebenarnya dari kedua hal tersebut bisa menjadi indikasi tidak ada niat baik dari para penggugat.

BACA JUGA : Soal Tudingan Mafia Tanah, Polres Jakbar Hentikan Laporan Pemalsuan Akta Otentik

“Memang aneh kuasa dan isi gugatannya, mana mungkin ada 35 orang yang rata rata konon sudah berkeluarga hanya tinggal di dua alamat saja. Apa mungkin satu alamat di tinggali belasan orang yang sebagian sudah berkeluarga?” ujarnya.

Keraguan atas kebenaran alamat prinsipal, jelas Sarmanto, disampaikan dalam keberatan kuasa hukum tergugat dan meminta agar majelis hakim meminta kuasa penggugat untuk memperlihatkan identitas KTP masing-masing penggugat.

BACA JUGA : Soal Tudingan Mafia Tanah, Polres Jakbar Hentikan Laporan Pemalsuan Akta Otentik

“Keberatan tersebut diterima majelis hakim dengan meminta kuasa penggugat untuk melengkapi identitas KTP para penggugat,” jelas dia.

Dia pun menyampaikan sikap terimakasih kepada Majelis Hakim yang sudah jeli dan cermat atas dua kejadian tersebut di atas.

BACA JUGA :Gugatan Ernawati-Ahimsa Ditolak, Penyidik: Kami Siapkan Langkan Lanjutan 

“Saya berterima kasih pada ketegasan, kejelian dan kecermatan majelis hakim terhadap pemeriksaan data penggugat dan kuasa hukum yang ternyata namanya tidak tercantum dalam surat kuasa” demikian Sarmanto menutup pernyataannya.

Dijelaskan kembali, kasus ini bermula dari gugatan 35 orang yang mengaku sudah mendiami tanah Kirab Remaja lebih dari puluhan tahun.

Namun, warga di sana tidak mendapat sertifikat, sementara sekitar 400 kepala keluarga (KK) lainnya justru sudah mememiliki sertifikat hak milik (SHM).

Sekitar 200 warga pemegang SHM sempat mentadangi ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong untuk menolak gugatan karena, karena dikhawatirkan hal tersebut hanya akan bermuara pada pembatalan serifikat yang sudah dimiliki.

Dari informasi yang di kumpulkan 400 an KK pemegang Sertifikat sudah berjuang tidak kurang dari 6 tahun untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang sudah di diami mereka.

Para tergugat justru menganggap bahwa gugatan Kirab Remaja Cileungsi tersebut jika dikabulkan hakim akan mengembalikan 12,6 ha tanah itu kembali menjadi milik Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, yang di ketahui sebagai yayasan milik keluarga Mantan Presiden Soeharto yang telah ditelantarkan dan dikuasai masyarakat selama lebih dari 20 tahun.