Sejumlah Mahasiswa Minta Kejaksaan Lakukan Penyelidikan Temuan BPK di Bogor, Diduga Ada Gratifikasi ke Pejabat Sampai Miliaran Rupiah

Sejumlah mahasiswa mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar mulai melakukan penyelidikan terkait temuan BPK di Bogor beberapa waktu lalu.

POJOKSATU.id, BOGOR – Sejumlah mahasiswa mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar mulai melakukan penyelidikan terkait temuan BPK di Bogor beberapa waktu lalu.


Sejumlah mahasiswa di Bogor yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) itu meminta penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kota Bogor agar terus ditindaklanjuti temuan BPK di Bogor.

Sejumlah mahasiswa di Bogor itu menyoroti, ada kerugian keuangan negara dalam temuan BPK di Bogor yang mencapai miliaran rupiah terkait mega proyek yang melibatkan beberapa dinas pada tahun 2021.


“Kami menduga ada permainan fee ke pejabat ataupun swasta dalam seluruh proses kegiatan proyek dari mulai lelang sampai pelaksanaan,” kata Ipan Akil selaku koordinator Formasi Bogor kepada wartawan, Kamis (18/08/2022).

Oleh karenanya, Formasi Bogor menuntut kejaksaan negeri Kota Bogor untuk memulai penyelidikan karena jelas telah terjadi tindak pidana korupsi secara sistematis.  

BACA JUGA : Sidang Lanjutan Kasus Ade Yasin, Saksi Akui Diperas Oknum BPK untuk Amankan Laporan Keuangan

“Seperti yang kita ketahui bahwa Masyarakat Kota Bogor sedang dikagetkan dengan adanya temuan BPK RI atas LKPD 2021 Kota Bogor. tangkap dan penjarakan para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam temuan BPK RI,” tegas Ipan.

Adapun respon dari pemkot Bogor, lanjut Ipan, bahwa temuan ini merupakan kelebihan pembayaran dan menyatakan akan mengembalikan dalam kurun waktu 60 hari.

BACA JUGA : Anggaran Rp 800 Miliar Terindikasi di Korupsi, Aktivis Pemuda Desak BPK Periksa Program TKM Kemnaker

Akan tetapi, lanjut dia, temuan BPK RI sudah pasti mengidentifikasi adanya kerugian uang negara.

Selain daripada itu, pemkot melalui sekda-nya menyatakan akan terus mengevaluasi progres kelebihan pembayaran ini.

Menurutnya, Terdapat kesalahan persepsi yang sengaja dilakukan pemkot bogor agar masyarakat kota bogor merasa bahwa pemerintah telah “menjalankan tugasnya”.

BACA JUGA : DPUPR Kabupaten Bogor Sebut BPK Minta Uang Demi Laporan Keuangan Pemkab

“Walaupun dalam progresnya pemkot mengupayakan agar adanya pengembalian, akan tetapi itu tidak menghilangkan tindakan yang telah dilakukan pemerintah sampai-sampai adanya temuan BPK RI ini,” tandasnya.

Seperti yang diketahui, temuan BPK di Bogor diantaranya melibatkan 5 proyek di 4 dinas (Diarsip, Disdik, Disperumkim, dan Dinas PUPR) bukanlah kelebihan pembayaran, sebab tidak logis apabila pemerintah dalam pengerjaan proyeknya sampai melakukan kekeliruan sehingga adanya kelebihan pembayaran.

(adi/pojokbogor)