Tagih Sisa Pembayaran Ke Kontraktor, Diaspur Kota Bogor Gandeng Kajari

Ilustrasi kontraktor
Ilustrasi kontraktor./Foto: Pixabay

POJOKSATU.id, BOGOR– Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Diaspur Kota Bogor akan menggandeng Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bogor untuk menagih sisa pembayaran ke kontraktor terkait kelebihan pembayaran hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar Rp600 Juta.


Saat ini, pihak kontraktor sendiri baru membayar Rp100 Juta dari total kelebihan pembayaran sebersar Rp600 Juta.

“Nanti kita minta bantuan kalau memang susah, nanti kita upayakan semaksimal mungkin,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diaspur) Kota Bogor, Agung Prihanto kepada pojokbogor.com, Jumat (15/08/2022).


Meski demikian, lanjut Agung, pihaknya mengharapkan agar pembayaran kelebihan anggaran bisa selesai pada bulan september mendatang.

“Sudah ada surat pernyataan kesanggupan mengembalikan paling maksimal September,” ujar Agung kepada wartawan, Senin (15/08/2022).

Agung menjelaskan, temuan BPK soal kelebihan pembayaran sebetulnya hanya istilah dari BPK saja lantaran perbedaan penghitungan.

Baca: Formasi Desak Kejari Kota Bogor Proses Temuan BPK Soal LKPD Kota Bogor 2021

Sebab, pengerjaan proyek tersebut sudah sesuai dengan RAB.

“BPK itu kan tidak mengikuti pembangunan dari awal nah biasanya minta didukung oleh pembelian dan sebagainya, ungkin itu yang tidak bisa ditunjukan oleh kontraktor,” katanya.

Kata dia, temuan BPK banyaknya mengenai besi baja. Hal itu lantaran tidak semua item tersebut terlihat secara kasat mata.

Baca: DPRD Batal ‘Ahokkan’ Walikota Bogor

“Kan nggak semua besi baja terlihat, kan ada yang ditanam, itu kan tidak terlihat,” ucapnya.

Diketahui terdapat lima proyek yang menjadi temuan BPK.

Yakni, Alun-Alun milik Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) yang kelebihan pembayaran sebesar Rp416 juta.

Baca: Satgas KTR Kota Bogor Bakar Spanduk Iklan Rokok

Kemudian, Sekolah Satu Atap pada Dinas Pendidikan (Disdik) senilai Rp170 juta.

Selain itu, proyek gedung Perpustakaan Daerah milik Dinas Arsip dan Perpustakaan yang juga kelebihan pembayaran sebesar Rp600 juta.

Kemudian, dua proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yakni peningkatan jalan kawasan Suryakencana senilai Rp600 juta dan Masjid Agung sebesar Rp150 juta.(adi/pojokbogor)