Ribuan Angkot di Kota Bogor Terancam Tidak Bisa Beroperasi, Imbas IPAP Dibekukan Dishub

Kadishub Kota Bogor, Eko Prabowo. Foto/Latifa

POJOKSATU.id, BOGOR – Ribuan angkot di Kota Bogor terancam tidak bisa beroperasi. Hal itu disebabkan (Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan) IPAP dibekukan Dishub (Dinas Perhubungan).


Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan bahwa kebijakan IPAP dibekukan untuk angkot di Kota Bogor sudah melalui berbagai tahapan.

Akan tetapi, Eko mengatakan, hal itu lantaran pemilik angkot di Kota Bogor hingga badan hukum tidak bergeming, maka terpaksa  IPAP dibekukan.


Eko menegaskan, bila pihaknya saat ini telah melayangkan surat ke organda atas pembekuan izin tersebut.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, PPRI Nomor 74 tahun 2014, Permenhub Nomor 98 tahun 2013 dan Perda Kota Bogor nomor 10 tahun 2019.

BACA JUGA : Dishub Kota Bogor Tata Ulang Rute Biskita Koridor 5 Jalur Ciparigi-Stasiun KA Bogor

“Jadi ada beberapa pelanggaran. Yakni, tak bayar retribusi, enggak menginformasikan eksistensi keberadaan operasional kendaraan unitnya,” ujar Eko kepada wartawan, Senin (15/08/2022).

Selain itu, sambungnya, mereka tidak memperbaiki hak-hak 12 perizinan rutinitasnya seperti peremajaan dan lain-lain.

BACA JUGA : Akhir Tahun Ini, Kota Bogor Bakal Miliki Dua JPO Megah dan Instagramable

Kendati demikian, Eko mengaku masih memberikan upaya penyelesaian administrasi selama 30 hari kerja kepada pemilik angkot.

“Jika sampai batas waktu tak dilakukan penyelesaian administrasi, maka trayeknya akan dicabut,” ucapnya.

BACA JUGA : Puluhan Pengemudi Angkot Trayek 12 Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Eko menyebut, dengan adanya pembekuan dan pencabutan, justru akan lebih menata angkutan perkotaan di wilayah Kota Bogor dengan menjalankan program re-routing angkot atau konversi tiga banding satu dan dua banding satu.

Sementara itu, Ketua Organda, M Ishack mengaku keberatan dengan adanya pembekuan tersebut.

Hal itu lantaran masih belum adanya solusi dari Pemkot Bogor terkait banyaknya permasalahan angkot.

Ia mencontohkan, selama dua tahun pandemi covid-19, pendapatan angkot menurun drastis dan tidak tercapai target, sehingga banyak yang tidak mampu melakukan penyelesaian administrasi.

“Untuk peremajaan dan lainnya memang belum ada kemampuan, juga kendaraan angkot sudah tidak berproduksi lagi saat ini. Nggak ada pihak perbankan yang menjamin leasing kendaraan tersebut, sehingga angkot tidak bisa melakukan peremajaan. Pemilik angkot tidak mampu untuk mencicil ataupun membelinya,” bebernya.

Ia juga meminta agar Pemkot Bogor bisa mengupayakan dana bantuan atau subsidi untuk para pemilik angkot. Bukan lantas IPAP dibekukan.

(adi/pojokbogor)