Bawaslu Kabupaten Bogor Buka Posko Pengaduan untuk Masyarakat yang Namanya Dicatut Parpol

Bawaslu Kabupaten Bogor
Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bogor Tengah mengecek kertas suara./Foto: Rishad

POJOKSATU.id, BOGOR– Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bogor membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa keberatan adanya penggunaan data diri dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU).


Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah menjelaskan, posko pengaduan itu sebagai bagian tugas pengawasan terhadap tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, juga mecegah terjadinya pelanggaran dan sengketa pemilu.

“Kami mengimbau partai politik calon peserta pemilu tidak memasukkan pihak-pihak yang dilarang oleh aturan perundang-undangan sebagai anggota atau pengurus partai politik. Seperti TNI/Polri, ASN, kepala desa hingga penyelenggara pemilu,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah, Senin 15 Agustus 2022.


Irfan juga berharap para pejabat pemerintahan, ASN, TNI/Polri serta penyelenggara pemilu, aktif memeriksakan nama mereka pada laman infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik.

“Upaya itu sebagai bentuk pencegahan agar tidak ada pencatutan dan pencantuman data diri masyarakat oleh partai politik,” jelas Irfan.

Sehingga, jika masyarakat merasa keberatan namanya tercantum dalam Sipol, dapat mengadukannya ke posko yang telah disiapkan Bawaslu.

Baca: Manfaatkan Program Bantuan, Bawaslu Dalami Dugaan Politik Uang di Sumbawa

Pembentukan posko pengaduan tersebut, diatur dalam Pasal 93 hruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

“Kalau ada masyarakat merasa bukan anggota partai atau pengurus partai namun tercantum dalam Sipol, bisa melapor langsung ke Kantor Bawaslu atau melalu link https://forms.gle/uEep2U6JHsmtXAqt8,” jelas Irfan.(cek/pojokbogor)