Formasi Desak Kejari Kota Bogor Proses Temuan BPK Soal LKPD Kota Bogor 2021

Aksi Formasi di Bogor
Aksi Formasi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Rabu, 10 Agustus 2022./Foto: Adi

POJOKSATU.id, BOGOR– Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formasi) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bogor, di Kota Bogor, pada hari Rabu, 10 Agustus 2022 soal penindaklanjutan temuan BPK.


Formasi meminta Kejari Kota Bogor menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Kota Bogor tahun 2021 yang belum diselesaikan sampai saat ini.

Pasalnya, hasil temuan BPK di beberapa dinas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dinyatakan kelebihan pembayaran hingga miliaran rupiah, yakni di Dinas Arsip dan Perputakaan (Diarpus), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.

Adapun kelebihan pembayaran pada lima mega proyek tersebut diantaranya pembangunan gedung Perputakaan Daerah, pembangunan Alun-alun Kota Bogor, pembangunan gedung Sekolah Satu Atap, pembangunan penataan Suryakencana dan pembangunan Masjid Agung.


“Kelebihan pembayaran dalam proyek-proyek tersebut yang ditotalkan mencapai miliaran rupiah. Kejadian ini sangat jauh dari unsur ketidaksengajaan, sebab SKPD dalam menjalankan proyeknya pasti ada RAB yang dipersiapkan secara matang, ditambah kelebihan pembayaran ini tidak terjadi di satu dinas saja,” ucap Korlap Aksi, Risqi Azzqiya kepada awak media.

Menurut Riswi, dalam mengelola negara sudah pasti aktivitasnya berdasarkan Undang-Undang, tentu dalam hal ini dinas-dinas yang terlibat dalam pengerjaan proyek seharusnya teliti dalam menyusun anggaran.

Baca: Soal Temuan BPK di Kota Bogor yang Capai Rp1,9 Miliar, Pengamat Sebut Manajemen Pemkot Buruk

Tetapi, lanjutnya, dalam temuan BPK ini menyatakan sebaliknya, dimana adanya unsur kesengajaan dalam kelebihan pembayaran proyek ini.

“Hal ini menjadikan modus awal dari praktik tindak pidana korupsi, dimana kerugian keuangan negara ini terjadi pasca pengerjaan proyek sesuai dengan  UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ungkapnya.

Atas dasar itulah, Formasi meminta Kejari Bogor untuk menindaklanjuti temuan BPK serta mengusutsecara tuntas dugaan korupsi yang terendus dalam temuan BPK tersebut.

Baca: Sidang Kelanjutan Ade Yasin, Kasubid BPKAD Sebut Anak Buah Bergerak Sendiri Tanpa Diperintah

Termasuk, sambungnya, Kejari Bogor harus memeriksa para pejabat, pengusaha yang terlibat dalam kelebihan pembayaran proyek.

“Tangkap para okum pejabat yang terlibat dalam temuan BPK RI karena tidak becus dalam menjalankan tugasnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kota Bogor, Sigit Prabawa Nugraha bakal turun tangan atas temuan 5 mega proyek senilai Rp1,9 miliar yang mengalami kelebihan pembayaran itu.

Baca: Serba Salah Atasi Masalah MIAH, Pemkot Bogor Minta Tolong ke Komnas HAM

“Intinya secara resmi belum ada laporan. Tapi saya pernah mendengar informasi itu. Pasti akan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Menurut Sigit, soal temuan seperti ini kerap terjadi setiap tahunnya, diakui Sigit, pihaknya belum bisa berkomentar lebih lanjut terkait hal tersebut.

Hanya saja jika berkaca dari persepsi hukum, pelaksana wajib untuk menindaklanjuti atas temuan ini.

“Kalau dari sisi hukum sudah jelas, 60 hari sejak diterimanya pemberitahuan kelebihan bayar itu, pelaksana wajib untuk menindaklanjuti atas temuan itu,” tandasnya. (adi/pojokbogor)