Ihsan Ayatullah Sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Bikin Pengakuan

Ihsan Ayatullah sidang di Pengadilan Tipikor Bandung
Ihsan Ayatullah sidang di Pengadilan Tipikor Bandung./Foto: Rishad

POJOKSATU.id, BOGOR– Terdakwa dugaan suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ihsan Ayatullah, sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 8 Agustus 2022.


Ihsan Ayatullah saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung mengaku diminta BPK agar menyetorkan sejumlah uang untuk mengamankan laporan keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021.

Saat sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Ihsan Ayatullah yang menjabat Kasubid di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor itu mengaku melakukan penarikan sejumlah uang ke beberapa perangkat daerah untuk memenuhi permintaan BPK.


“Perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan kepada SKPD adalah permintaan BPK,” kata Ihsan saat diminta tanggapannya oleh Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih secara daring.

Ihsan diketahui banyak menghimpun dana yang bersumber dari perangkat daerah dan pengusaha. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris BPKAD, Andri Hadian, bahwa dirinya diminta tolong oleh Ihsan mengambil dana dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) senilai Rp100 juta.

Kemudian, saksi lain, Kasubag Penatausahaan Keuangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Bogor, Rully Faturahman mengaku memberikan uang kepada Ihsan dari hasil meminjam kepada pengusaha dan sebagian uang pribadi.

Baca: Soal Temuan BPK di Kota Bogor yang Capai Rp1,9 Miliar, Pengamat Sebut Manajemen Pemkot Buruk

“Kata Ihsan, BPK perlu uang. Saya yang mencari, untuk yang Rp50 juta, saya pinjam yang mulia. Yang Rp10 juta pribadi sendiri,” kata Rully.

Rully bahkan sempat diminta oleh Ihsan untuk menyiapkan dua rekening khusus untuk berurusan dengan BPK.

“Saudara Ihsan telepon saya bahwa BPK kali ini meminta cashless. Saya diminta Ihsan membikin rekening. Saya menyuruh staf saya membikin rekening,” paparnya.

Baca: BPK Ungkap Sejumlah Temuan dalam Laporan Keuangan Pemkab Bogor Berpotensi Rugikan Negara

Rully menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ihsan bukan atas perintah dari Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin, karena hubungan keduanya tidak terjalin baik.

“Jujur, saya baru ungkap di sini. Sepertinya kalau sama Ibu Ade kurang baik, (hubungan) Ihsan sama Ibu Bupati. Pernah satu kali kita menghadap untuk urusan yang lain. Itu ibu marah banget ke Ihsan, untung saya membelokkan ke pembicaraan yang lain,” ungkap Rully.

Menurutnya, Ihsan bahkan sempat batal naik jabatan di Pemerintah Kabupaten Bogor karena tidak mendapat restu dari Ade Yasin.

Baca: DPRD Dorong Pemkab Bogor Buat Peta Mitigasi Bencana

“Pernah Ihsan gagal dilantik,” kata Rully.

Pada agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Hera Kartiningsih ini, Jaksa KPK menghadirkan enam PNS dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai saksi.

Enam saksi itu dihadirkan untuk empat terdakwa, yakni Bupati nonaktif Ade Yasin, Kasubag Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ihsan Ayatullah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Adam Maulana, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Rizki Tufik Hidayat.(cek/pojokbogor)