DPRD Kabupaten Bogor Ogah Bahas Anggaran Jika Kadis Tak Hadir

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto./Foto: Rishad

POJOKSATU.id, BOGORDPRD Kabupaten Bogor enggan membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawab (LKPj) Bupati Bogor Tahun 2021 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 jika tidak dihadiri kepala dinas/badan terkait.


“Termasuk dalam pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), kepala dinas wajib hadir. Tidak bisa diwakilkan oleh sekretaris bahkan kepala bidang. Kalau tidak hadir tidak akan dibahas,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Rabu (4/8).

Sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bogor, Rudy meminta Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan serta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengingatkan para kepala dinas/badan agar tidak mangkir.


“Karena kami ingin tahu secara rinci apa-apa yang telah dilaksanakan pada 2021 dan dilampirkan dalam LKPj dan yang akan dikerjakan atau diusulkan untuk tahun 2023. Jadi harus kepala dinas yang hadir dan mereka harus menguasai materi,” kata politisi Gerindra itu.

Rudy juga memastikan, setelah mendengar keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD bakal melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kesesuaian kondisi di lapangan dengan apa yang telah dilaporkan dalam LKPj 2021.

Baca: Rudy Susmanto Terima DPRD Minahasa dan Rembang, Bahas Kebijakan 2022

“Kita mau semua gamblang. BPK sudah ambil langkah. KPK juga sudah ambil langkah hukum. DPRD pun memiliki fungsi pengawasan yang harus melakukan langkah tegas. Pembahasan bukan hanya membahas secara materi di dalam ruangan. Tapi akan melihat kondisi realita di lapangan sesuai atau tidak dengan yang dilaporkan,” ujar Rudy.(cek/pojokbogor)