Soal Temuan BPK di Kota Bogor yang Capai Rp1,9 Miliar, Pengamat Sebut Manajemen Pemkot Buruk

Alun-alun Kota Bogor. Foto/IST

POJOKSATU.id, BOGOR – Lima pembangunan infrastruktur di Kota Bogor telah menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).


Kelima pembangunan tersebut adalah revitalisasi perpustakaan yang berada di eks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bogor milik Dinas Arsip dan Perpustakaan (Diaspur)

Dimana dalam pembangunan di Kota Bogor tersebut ada kelebihan pembayaran senilai Rp600 juta.


Selanjutnya adalah Alun-alun Kota Bogor milik Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (Disperumkim) dengan kelebihan anggaran juga senilai Rp416 juta.

Selain itu, ada pembangunan sekolah satu atap milik Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan temuan kelebihan angggaran senilai Rp 170juta.

BACA JUGA : Masjid Agung dan Jalan Surya Kencana Jadi Temuan BPK, Begini Tanggapan Dinas PUPR Kota Bogor

Teranyar, proyek pembangunan penataan Jalan Surya Kencana (Surken) dan Masjid Agung Kota Bogor pada tahun 2021 juga diketahui mengalami kelebihan pembayaran hingga mencapai Rp750 juta.

Diantaranya, Jalan Suryakencana senilai Rp600 juta dan Masjid Agung senilai Rp150 juta.

BACA JUGA : BPK Temukan Rp 170 Juta di Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi : Baru 60 Persen

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari IBI Kesatuan, Saefudin Zuhdi menilai, temuan ini bisa terjadi akibat buruknya manajemen proyek.

Mulai dari perencanaan, proyeksi, perhitungan yang tidak profesional serta lemahnya pengawasan.

“Ini menandakan buruknya kemampuan manajemen proyek Pemkot sendiri, karena semakin tinggi silpa semakin buruk pengelolaan APBD itu sendiri,” kata Saefudin Zuhdi kepada wartawan, Rabu (03/08/2022).

Untuk itu, Saefudin Zuhdi menyarankan, Pemkot Bogor seharusnya membuat standar nilai proyek dengan kredibilitas perusahaannya.

“Contoh nilai proyek yang di atas 500 (juta) ke atas perusahaan harus yang bertaraf nasional, sedangkan yang dibawah 500 juta perusahaan yang lokal,” ucap dia.

“Ini untuk menghindari kasus yang sama terulang kembali, SOP tendernya harus di evaluasi nih,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi memandang temuan 5 mega proyek yang mengalami kelebihan pembayaran agak janggal.

“Kok agak janggal. Walaupun kelebihan pembayaran lazim terjadi dalam sebuah proyek. Namun kalau sampai 5 proyek itu, saya pikir sudah tidak lazim,” kata Yusfitriadi, Rabu (3/8).

Atas temuan itu, Yusfitriadi menilai dengan adanya temuan ini sudah bisa dipastikan ada beberapa pihak yang tidak berperan dalam fenomena kelebihan pembayaran tersebut.

Diantaranya, menurut Yusfitriadi, temuan ini bisa terjadi karena perencanaan yang tidak serius.

Karena, jika perencanaannya sudah matang, kelebihan pembayaran tidak perlu terjadi.

Sebab, dalam perencanaan tersebut sudah jelas skema pembayaran sebuah proyek.

Lalu, tidak jalannya peran pengawasan. Inspektorat yang bertugas mengawasi dan memonitoring semua proyek seharusnya sudah mengetahui sejak awal jika terjadi kelebihan pembayaran.

Tidak lantas diketahui dalam pemeriksaan oleh BPK.

Kemudian, profesionalitas rekanan. Karena skema pembayaran sebuah proyek juga atas persetujuan para pihak, maka seharusnya pihak rekanan memahami betul ada kelebihan pembayaran. Jangan sampai kelebihan pembayaran tersebut baru diketahui setelah adanya pemeriksaan BPK.

“Selanjutnya, saya sih berharap bukan hanya rekanan harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, namun juga harus diproses sampai menemukan faktor utama mengapa harus ada kelebihan pembayaran pada 5 mega proyek tersebut,” tandasnya.

(adi/pojokbogor)